Pemerintah Prioritaskan Migas dalam Pendanaan BPI Danantara
Pemerintah melalui Kementerian ESDM fokus pada proyek migas untuk gelombang pertama pendanaan BPI Danantara guna mengatasi kurangnya pasokan gas dan mendukung transisi energi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan fokusnya pada proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas) untuk gelombang pertama pendanaan dari Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memprioritaskan proyek migas untuk percepatan pertumbuhan sektor ini. Keputusan ini diambil di Jakarta pada Selasa, 11 Maret.
Prioritas pada sektor migas didorong oleh kurangnya ketersediaan gas yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan transisi energi. Ketersediaan gas yang memadai menjadi krusial dalam kedua agenda tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Eniya Listiani Dewi saat ditemui di kantor Kementerian ESDM.
Sementara itu, identifikasi proyek energi baru dan terbarukan (EBT) untuk pendanaan Danantara masih berlangsung. Eniya menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan pendataan proyek-proyek yang telah mendapatkan investasi sebelum mengajukan proposal pendanaan baru kepada Danantara. Proyek-proyek EBT berskala besar, seperti PLTA dan PLTS dengan kapasitas gigawatt, akan menjadi prioritas setelah proses pendataan selesai dan arahan dari satgas diterima.
Proyek Migas Prioritas dan Hilirisasi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mengumumkan perubahan rencana pembangunan kilang minyak, dengan peningkatan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Proyek ini merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang akan menerima dana investasi sebesar 40 miliar dolar AS, sebagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Selain pembangunan kilang, proyek-proyek penting lainnya termasuk pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Juga terdapat proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) dari batu bara sebagai substitusi impor LPG. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengembangan energi dalam negeri.
Hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga mencakup komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal ini menunjukkan strategi pemerintah yang komprehensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi berbagai sektor.
Kesimpulannya, fokus pemerintah pada proyek migas untuk pendanaan BPI Danantara merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan pasokan gas dan mendukung transisi energi. Langkah ini juga sejalan dengan program hilirisasi yang lebih luas untuk memperkuat perekonomian Indonesia.
