Pemkab Bengkayang Usul WPR untuk Pekerja Tambang Ilegal, Solusi Atasi PETI dan Kerusakan Lingkungan?

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi untuk pekerja tambang ilegal, guna mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tengah berupaya mencari solusi atas maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayahnya. Usulan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi langkah terbaru yang dipertimbangkan. Langkah ini diyakini dapat mengurangi dampak negatif aktivitas pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, Dodorikus, menjelaskan bahwa pengusulan WPR merupakan solusi terbaik untuk pekerja tambang ilegal yang ada saat ini. "Pemda juga telah berupaya agar PETI ini tidak sampai menimbulkan dampak membahayakan orang lain atau adanya korban," ujarnya usai menghadiri konferensi pers tersangka tambang ilegal di Bengkayang, Rabu (19/2).

Dengan adanya WPR, pemerintah daerah berharap dapat lebih mudah mengawasi dan mengontrol aktivitas pertambangan, meminimalisir dampak lingkungan yang merugikan, serta memberikan akses bagi penambang untuk bekerja secara legal dan bertanggung jawab. Hal ini dinilai penting mengingat selama ini aktivitas pertambangan di daerah tersebut belum tertata dengan baik, sehingga dampak lingkungannya pun tidak terawasi.

Pengawasan dan Pencegahan PETI di Bengkayang

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyatakan keseriusannya dalam menangani masalah tambang ilegal. Tim khusus dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan PETI. Fokus utama tim ini adalah pada objek vital, seperti di area sumber air bersih Madi, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya air.

Dodorikus menambahkan bahwa dampak dari penambangan emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor, serta mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian PETI menjadi sangat penting.

Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan PETI ini juga mendapat dukungan dari pihak kepolisian. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang, AKBP Teguh Nugroho, menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir aktivitas pertambangan ilegal yang merusak hutan, terutama di objek vital.

"Polres akan menindak tegas pelaku yang merusak hutan di wilayah vital seperti di area air Madi. Ini harus kita jaga. Jangan sampai tercemar oleh limbah tambang," tegas AKBP Teguh Nugroho.

Imbauan Kepada Masyarakat dan Ancaman Bencana

Kapolres Bengkayang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Minimnya reklamasi dari aktivitas pertambangan liar selama ini telah mengakibatkan berbagai bencana di Kabupaten Bengkayang, seperti banjir, longsor, dan pencemaran air bersih.

AKBP Teguh Nugroho juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Segera lapor kepada kepolisian terdekat apabila masyarakat menemui adanya dugaan tindak pidana apapun bentuknya, karena pada hakikatnya, terpeliharanya kamtibmas merupakan tanggung jawab kita bersama," imbaunya.

Pengusulan WPR diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah PETI di Bengkayang. Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang terencana, diharapkan aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk terus berupaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam akibat aktivitas pertambangan ilegal. Kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut.