Pemkab Garut Ajak Perusahaan Bantu Atasi 27.590 Rumah Tidak Layak Huni
Pemerintah Kabupaten Garut mengajak perusahaan dan lembaga lain untuk berpartisipasi dalam program bantuan sosial guna mengatasi permasalahan 27.590 rumah tidak layak huni di Garut, Jawa Barat.
Garut, Jawa Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, tengah berupaya keras mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang jumlahnya mencapai 27.590 unit. Angka ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, Pemkab Garut mengajak perusahaan dan lembaga lain untuk turut serta dalam program bantuan kepedulian sosial, guna mempercepat penanganan rutilahu di wilayah tersebut.
Keterbatasan Anggaran dan Jumlah Rutilahu yang Mencapai Ribuan Unit
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan ini. "Mendorong pihak perusahaan serta pihak lainnya untuk ikut serta dalam program upaya penanganan rutilahu ini, karena kalau hanya mengandalkan APBD tentu akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah warga," ujar Nurdin Yana dalam keterangannya di Garut, Jumat (14/2).
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah daerah berupa dana stimulan sebesar Rp15 juta per rumah. Jumlah ini dinilai masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan biaya ideal pembangunan rumah yang mencapai sekitar Rp25 juta. Dengan keterbatasan anggaran ini, Pemkab Garut hanya mampu menangani 880 unit rutilahu pada tahun anggaran 2024.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut, Ahmad Mulyana, menambahkan bahwa dari total 27.590 unit rutilahu, baru 880 unit yang akan ditangani pada tahun 2024. "Tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani 880 unit, dan saat ini sisa yang belum ditangani berjumlah 27.590," kata Ahmad.
Ajakan Kolaborasi CSR untuk Percepatan Penanganan Rutilahu
Pemkab Garut berharap perusahaan-perusahaan di Garut dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Nurdin Yana menekankan pentingnya peran aktif perusahaan dalam mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan rutilahu. "Perusahaan untuk memberikan bantuan perbaikan rutilahu itu, katanya, bisa menggunakan dana dari program corporate social responsibility (CSR), selama ini perhatian pada program tersebut masih perlu didorong oleh pemerintah. Tentunya peran aktif perusahaan diperlukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini," tambahnya.
Kondisi rutilahu tersebar di seluruh 42 kecamatan dan 442 desa/kelurahan di Garut. Jika diasumsikan setiap desa hanya memiliki satu unit rutilahu saja, maka jumlahnya sudah mencapai 442 unit. Namun, kenyataannya jumlah rutilahu di setiap desa jauh lebih banyak dari satu unit.
Contoh Sukses Kolaborasi: Pondok Pesantren Darussalam
Sebagai contoh kolaborasi yang sukses, Pemkab Garut mencontohkan Pondok Pesantren Darussalam di Kecamatan Kersamanah. Lembaga pendidikan agama ini telah berupaya mengatasi rutilahu di lingkungan sekitar pesantren dengan mendatangkan donatur dari Kuwait. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Devi Muharrom Sholahuddin, mengatakan bahwa setiap tahunnya, donatur dari Kuwait menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah minimal lima unit, bahkan terkadang hingga 10 unit rumah.
"Setiap tahun kami membangun minimal lima rumah, kadang bisa sampai 10 rumah," kata Devi.
Harapan Pemkab Garut untuk Solusi Berkelanjutan
Pemkab Garut berharap kolaborasi dengan perusahaan dan lembaga lain dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan rutilahu. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan penanganan rutilahu di Garut dapat dipercepat dan lebih efektif, sehingga masyarakat Garut dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman.
