Pemkab Kotim Prioritaskan Peningkatan Jalan Pertanian untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur fokus meningkatkan jalan menuju sentra pertanian demi mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, berkomitmen meningkatkan infrastruktur jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian. Langkah ini bertujuan untuk mendukung peningkatan sektor pertanian, sekaligus sebagai upaya nyata dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Bupati Halikinnor menekankan pentingnya aksesibilitas yang memadai bagi para petani untuk mengangkut hasil panen mereka.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Halikinnor di Sampit, Senin (14/4). Beliau menyatakan, "Jalan masuk ke sentra produksi ini harus bisa diakses mobil. Saya minta direncanakan untuk pembuatan siring dan pelebaran jalan agar mobil mudah masuk mengangkut hasil panen."

Keputusan ini diambil setelah Bupati Halikinnor meninjau kondisi jalan pertanian di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, saat panen raya padi baru-baru ini. Kondisi jalan yang kurang memadai dinilai menghambat proses pengangkutan hasil panen, sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.

Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Anggaran APBD Perubahan 2025

Pemkab Kotim menyadari pentingnya infrastruktur jalan usaha tani sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Bupati Halikinnor menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan peningkatan jalan usaha tani dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat memastikan kelancaran pengangkutan hasil panen dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Bupati juga meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawal proses penganggaran agar program peningkatan jalan usaha tani dapat terealisasi dengan baik. "Kalau luas tanam banyak, tapi mengangkut hasil panen susah, kan tidak pas juga. Makanya kita utamakan ini jalan masuk ini, minimal jalan induknya. Kalau belum bisa diaspal, minimal di-agregat sehingga pengangkutan hasil panen menjadi lancar," tegas Bupati Halikinnor.

Tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Kotim juga berupaya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Berbagai usulan telah disampaikan, namun belum semuanya terealisasi. Oleh karena itu, sinergi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini.

Kendala Pengairan dan Normalisasi Sungai

Selain infrastruktur jalan, Bupati Halikinnor juga menyinggung kendala pengairan yang masih menjadi tantangan dalam sektor pertanian Kotim. Normalisasi atau pengerukan sungai hingga ke muara diperlukan untuk meningkatkan irigasi pertanian. Namun, beberapa titik pengerukan terkendala karena berada di kawasan hutan, sehingga memerlukan izin dari pemerintah pusat.

Proses perizinan ini perlu ditempuh agar kegiatan pengerukan tidak melanggar aturan dan berdampak hukum. Pemkab Kotim berencana mengajukan usulan normalisasi sungai kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Coba ajukan usulan untuk normalisasi sungai itu dulu. Nanti kita bersama DPRD sama-sama menyampaikan usulan itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ini untuk kepentingan masyarakat," jelas Bupati Halikinnor.

Dengan adanya peningkatan jalan pertanian dan solusi untuk masalah pengairan, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat semakin berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Kotim berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan sektor pertanian melalui berbagai program dan dukungan infrastruktur yang memadai.