Pemkab Kukar Gunakan APBD dan DAK untuk Cek Kesehatan Gratis
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memanfaatkan APBD dan DAK untuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
Tenggarong, Kaltim, 18 Maret 2024 - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, berkomitmen penuh terhadap percepatan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hal ini diwujudkan dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesehatan masyarakat Kukar tetap terjaga.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa tim telah melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan kelancaran program CKG. Peninjauan meliputi seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Kukar. "Sedangkan sebagai upaya memastikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dapat berjalan lancar, tim segera melakukan peninjauan ke lapangan seperti ke semua puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya," ujar Akhmad Taufik Hidayat di Tenggarong, Selasa.
Selain memastikan infrastruktur, Pemkab Kukar juga telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan sesuai arahan pemerintah pusat. Jumlah tenaga kesehatan di masing-masing fasilitas kesehatan akan segera dipastikan untuk menjamin pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kukar dalam mendukung program kesehatan nasional.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Komitmen Pemkab Kukar terhadap CKG sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Akhmad Taufik Hidayat baru-baru ini mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Senin (12 Maret 2024), yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Rapat tersebut dihadiri beberapa menteri dan dirjen terkait, serta diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Rapat tersebut juga menandai penandatanganan Nota Kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi di berbagai bidang, termasuk CKG dan implementasi program pembangunan 3 juta rumah bersubsidi. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan CKG. Pemkab Kukar merespon hal ini dengan memaksimalkan peran puskesmas dan memanfaatkan APBD serta DAK yang telah tersedia. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan gencar dilakukan untuk memastikan warga Kukar dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.
Peran Pemerintah Daerah dalam CKG
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya akselerasi program prioritas nasional, termasuk CKG. Beliau menjelaskan bahwa keberhasilan CKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti instruksi yang jelas dari kepala daerah dan penyediaan data yang akurat. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan operasional kesehatan untuk mendukung program ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa CKG merupakan program unggulan yang diluncurkan pada 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program ini mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia.
Model CKG saat ini beragam. Untuk orang dewasa, pemeriksaan dilakukan saat ulang tahun di puskesmas, sedangkan untuk anak-anak usia sekolah, pemeriksaan dilakukan pada saat tahun ajaran baru. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Dengan dukungan APBD dan DAK, serta komitmen dari Pemkab Kukar, diharapkan program CKG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.
