Pemkot Pekanbaru Pertimbangkan Operasi Pasar Atasi Lonjakan Harga Cabai
Pemerintah Kota Pekanbaru mempertimbangkan operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga cabai yang mencapai Rp100.000 per kilogram, setelah sebelumnya harga cabai mengalami kenaikan bertahap dari Rp50.000 per kilogram.
Lonjakan harga cabai di Pekanbaru, Riau, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mempertimbangkan untuk menggelar operasi pasar. Harga cabai merah di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru, melambung hingga Rp100.000 per kilogram, naik signifikan dari harga sebelumnya Rp75.000 per kilogram.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengungkapkan pertimbangan tersebut. "Kemarin masih Rp75.000. Kami mendiskusikan perlu dilakukan operasi pasar atau tidak," ujar Roni di Pekanbaru, Selasa (04/02).
Kenaikan harga cabai ini terjadi bertahap. Sebelumnya, harga cabai merah sudah naik dari Rp50.000 per kilogram menjelang Imlek menjadi Rp70.000 per kilogram, kemudian naik lagi menjadi Rp75.000 per kilogram sebelum akhirnya mencapai Rp100.000 per kilogram saat ini.
Situasi ini menciptakan dilema. Pedagang memang diuntungkan oleh kenaikan harga, namun pembeli merasa terbebani. Roni Rakhmat juga menyoroti permasalahan petani yang seringkali mengalami kerugian ketika harga cabai terlalu rendah. "Saat harga turun terlalu jauh, petani yang dirugikan. Tapi saat harga terlalu tinggi, pembeli yang terbebani. Kita harus mencari keseimbangan agar semua pihak tidak dirugikan," jelasnya.
Pemkot Pekanbaru akan terus memantau perkembangan harga cabai sebelum memutuskan intervensi pasar. Operasi pasar akan menjadi pertimbangan jika harga tinggi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat secara signifikan. "Jika hasil survei menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menurun drastis karena harga yang terlalu tinggi, maka operasi pasar akan segera kami lakukan," tegas Roni.
Pemkot Pekanbaru berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan tidak memberatkan masyarakat. Koordinasi dengan dinas terkait terus dilakukan untuk memastikan hal tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan harga di pasar.
