Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Warga Bantaran Kali Serang Tolak Relokasi Rusunawa: Minta Kompensasi, Bukan Hunian
Warga Bantaran Kali Serang Tolak Relokasi Rusunawa: Minta Kompensasi, Bukan Hunian

Program normalisasi Kali Sukadana, Kota Serang, menuai penolakan warga terdampak yang menolak relokasi ke rusunawa dan meminta kompensasi dari pemerintah.

Relokasi Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Dimulai, 48 KK Pindah ke Zona Aman
Relokasi Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Dimulai, 48 KK Pindah ke Zona Aman

Pemerintah Kabupaten Agam mulai relokasi 48 KK korban banjir lahar dingin Gunung Marapi ke Lubuk Basung, zona aman yang telah disiapkan dengan infrastruktur memadai.

DKI Jakarta Kajian Relokasi Warga Bantaran Kali ke Rusun: Solusi Banjir atau Tantangan Baru?
DKI Jakarta Kajian Relokasi Warga Bantaran Kali ke Rusun: Solusi Banjir atau Tantangan Baru?

Pemprov DKI Jakarta mengkaji relokasi warga bantaran kali ke rusun untuk mengatasi banjir dan permukiman kumuh, namun rencana ini mendapat tanggapan beragam dari warga.

Pemkot Pekalongan Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Rehab Rumah Tak Layak Huni Tahun 2025
Pemkot Pekalongan Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Rehab Rumah Tak Layak Huni Tahun 2025

Pemerintah Kota Pekalongan akan fokus pada peningkatan infrastruktur jalan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di tahun 2025 dengan alokasi dana sekitar Rp10 miliar dari DAK.

Kajian Geologi Ungkap 150 Rumah di Cianjur Harus Direlokasi
Kajian Geologi Ungkap 150 Rumah di Cianjur Harus Direlokasi

Badan Geologi merekomendasikan relokasi 150 rumah di 10 kecamatan Cianjur akibat pergeseran tanah, dengan pemerintah daerah dan pusat siap membantu relokasi dan pembangunan rumah baru.

Sumenep Anggarkan Rp3,5 Miliar untuk Perbaikan 150 Rumah Tidak Layak Huni
Sumenep Anggarkan Rp3,5 Miliar untuk Perbaikan 150 Rumah Tidak Layak Huni

Pemkab Sumenep mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk program RTLH tahun ini, memperbaiki 150 rumah warga miskin dan kurang mampu dengan sejumlah kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan.

Pemkot Madiun Anggarkan Rp1,875 Miliar untuk Perbaikan 100 RTLH dan 60 Jambanisasi di 2025
Pemkot Madiun Anggarkan Rp1,875 Miliar untuk Perbaikan 100 RTLH dan 60 Jambanisasi di 2025

Pemkot Madiun mengalokasikan dana Rp1,875 miliar untuk perbaikan 100 rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan 60 jamban baru pada tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan warga.

Pemkab Mukomuko Rehabilitasi 40 RTLH di 2025
Pemkab Mukomuko Rehabilitasi 40 RTLH di 2025

Pemkab Mukomuko menganggarkan Rp20 juta per rumah untuk rehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Selagan Raya dan Lubuk Pinang pada tahun 2025, difokuskan pada warga miskin yang mampu bergotong royong.