Pemkot Surakarta Bergerak Cepat, Upayakan Peluang Kerja Baru untuk 600 Korban PHK Sritex
Pemerintah Kota Surakarta berupaya keras mencarikan solusi bagi 600 karyawan Sritex yang terkena PHK, dengan menawarkan peluang kerja baru dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Pemerintah Kota Surakarta (Pemkot Surakarta) bergerak cepat merespon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa 600 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyatakan komitmennya untuk membantu para korban PHK tersebut menemukan peluang kerja baru dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk segera mendata para karyawan yang terkena imbas PHK tersebut.
Wali Kota Respati Ardi menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah mendata seluruh karyawan yang terkena PHK. Setelah pendataan selesai, Pemkot Surakarta akan memfasilitasi para korban PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan keahlian mereka. "Jadi tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk segera mendata 600 karyawan yang ter-PHK," ungkap Wali Kota Respati Ardi di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Pemkot Surakarta menyadari bahwa mayoritas karyawan Sritex memiliki keahlian di bidang garmen dan tekstil. Oleh karena itu, Pemkot akan berupaya untuk menempatkan mereka di perusahaan garmen yang masih beroperasi saat ini. "Segera penyaluran tenaga kerjanya. Kan memang keahlian mereka di garmen, tekstil, saya akan titipkan ke perusahaan garmen yang masih eksis sekarang. Saya upayakan bisa menyalurkan dengan baik," tambahnya.
Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Karyawan
Selain mencarikan peluang kerja baru, Pemkot Surakarta juga berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para karyawan Sritex yang terkena PHK terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan pembayaran upah gaji dan pesangon yang menjadi hak mereka. Pemkot akan berkoordinasi dengan kurator yang saat ini memegang kendali atas aset Sritex pasca-kepailitan.
Wali Kota Respati Ardi menegaskan, "Saya akan sampaikan ke kurator kalau sekarang namanya kepailitan tidak lagi dipegang Sritex tapi dipegang kurator. Pembayaran upah gaji dan pesangon itu jadi yang utama." Pemkot Surakarta akan memberikan advokasi, khususnya bagi karyawan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Solo, untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya.
Lebih lanjut, Pemkot Surakarta juga akan memberikan pendampingan kepada para karyawan yang terkena PHK agar mereka dapat melalui masa transisi ini dengan baik. Pendampingan ini meliputi bantuan dalam mencari pekerjaan baru, pelatihan keterampilan, dan akses informasi terkait program-program pemerintah yang dapat membantu mereka.
Program Jangka Menengah dan Bonus Demografi
Pemkot Surakarta juga tengah mempersiapkan program jangka menengah untuk mengantisipasi dampak PHK massal dan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030. Program ini akan dimasukkan dalam Asta Cita Surakarta, sebuah rencana pembangunan jangka panjang Kota Surakarta.
Wali Kota Respati Ardi menjelaskan bahwa prioritas anggaran akan difokuskan pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di Surakarta. "Yang paling utama, prioritas anggaran nanti kami fungsikan semua ke Disnaker karena tidak hanya masalah Sritex, 2030 ada bonus demografi," jelasnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Surakarta dalam mengatasi masalah pengangguran dan mempersiapkan kota untuk menghadapi bonus demografi.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemkot Surakarta berharap dapat memberikan solusi terbaik bagi para korban PHK Sritex dan mengurangi dampak negatif dari kejadian ini. Komitmen Pemkot untuk membantu para karyawan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya.
