Pemkab Sukoharjo Fasilitasi 8.000 Lowongan Kerja untuk Korban PHK Sritex
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya meringankan beban 8.400 karyawan Sritex yang terkena PHK dengan memfasilitasi sekitar 8.000 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di Sukoharjo tanpa tes masuk.
Sukoharjo, 27 Februari 2024 - Sebanyak 8.400 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyusul penutupan perusahaan tersebut. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo bergerak cepat dengan memfasilitasi ribuan lowongan pekerjaan bagi para mantan karyawan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban para korban PHK dan membantu mereka untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa Pemkab Sukoharjo berupaya mencarikan solusi terbaik bagi para mantan karyawan Sritex. "Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi," ungkap Sumarno dalam keterangannya di Sukoharjo, Kamis.
Langkah cepat Pemkab Sukoharjo ini patut diapresiasi, mengingat dampak PHK massal Sritex sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat Sukoharjo. Pemkab tidak hanya sekedar memberikan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga berupaya mempermudah proses rekrutmen bagi para mantan karyawan Sritex.
Ribuan Lowongan Kerja Tersedia Tanpa Tes
Sumarno menjelaskan bahwa saat ini telah tersedia sekitar 8.000 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di Kabupaten Sukoharjo yang diperuntukkan bagi mantan karyawan Sritex. Yang lebih menggembirakan, para pencari kerja tersebut tidak perlu mengikuti tes masuk. "Sudah kami komunikasikan, justru dari pegawai Sritex kalau masuk ke perusahaan-perusahaan itu masuk tanpa tes," jelasnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemkab Sukoharjo untuk membantu para korban PHK secepat mungkin kembali mendapatkan penghasilan. Dengan menghilangkan proses tes masuk, diharapkan para mantan karyawan Sritex dapat lebih cepat diterima di perusahaan baru dan mengurangi masa pengangguran.
Fasilitas ini tentu menjadi angin segar bagi ribuan mantan karyawan yang kini tengah mencari pekerjaan. Kecepatan respon dan kemudahan akses yang diberikan oleh Pemkab Sukoharjo patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib warganya.
Tidak semua dari 8.400 karyawan yang terkena PHK merupakan warga Sukoharjo. Sumarno mengakui hal tersebut, "Kalau masyarakat Sukoharjo saya kira cukup, tapi 8.400 itu kan nggak semua orang Sukoharjo."
Dukungan untuk Karyawan Senior
Selain memfasilitasi lowongan pekerjaan, Pemkab Sukoharjo juga memperhatikan nasib karyawan senior yang mungkin telah berusia lanjut dan memilih untuk tidak bekerja lagi. Sumarno menjelaskan, "Mungkin yang bersangkutan ada yang umurnya 55 tahun, bisa jadi ingin resign langsung, ingin ada yang istirahat dulu. Yang penting kami sudah carikan solusi."
Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Sukoharjo memiliki pendekatan yang holistik dalam menangani dampak PHK Sritex. Tidak hanya fokus pada penempatan kerja, tetapi juga memperhatikan kondisi dan pilihan masing-masing individu.
Pemkab Sukoharjo berkomitmen untuk terus berupaya memberikan dukungan dan solusi terbaik bagi para mantan karyawan Sritex, baik yang ingin melanjutkan karier maupun yang memilih untuk istirahat. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif PHK massal tersebut terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo.
Pemkab juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan program fasilitasi pekerjaan ini. Harapannya, para mantan karyawan Sritex dapat segera kembali produktif dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.
Kesimpulan
Upaya Pemkab Sukoharjo dalam memfasilitasi lowongan pekerjaan bagi korban PHK Sritex merupakan langkah nyata dalam memberikan dukungan dan solusi bagi masyarakatnya. Dengan menyediakan ribuan lowongan kerja tanpa tes dan memperhatikan kondisi karyawan senior, Pemkab Sukoharjo menunjukkan komitmennya untuk meminimalisir dampak negatif PHK massal tersebut.
