Pemprov NTB Izinkan Keluarga Pasien Kembali Huni Rumah Singgah RSUD NTB
Gubernur NTB mengizinkan keluarga pasien kembali mendiami rumah singgah RSUD NTB hingga lokasi baru yang lebih representatif ditemukan, menyusul insiden pembongkaran yang menimbulkan kontroversi.
Mataram, 22 Februari 2024. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, memberikan izin kepada keluarga pasien untuk kembali menghuni rumah singgah RSUD NTB. Keputusan ini diambil setelah terjadinya insiden pembongkaran rumah singgah beberapa waktu lalu yang menimbulkan kontroversi dan mengakibatkan sejumlah pihak terluka. Insiden tersebut terjadi di Mataram, NTB, dan melibatkan pihak RSUD NTB dan keluarga pasien yang mendiami rumah singgah tersebut. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola komunikasi publik dan penanganan masalah sosial di NTB.
Iqbal menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pengobatan hingga sembuh kepada seluruh korban luka. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan komunikasi publik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. "Saya turut prihatin atas kejadian seperti ini," ucapnya dalam keterangan resmi di Mataram, Sabtu. Pemerintah menyadari pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul terkadang bukan hanya masalah substansi, tetapi juga terkait cara berkomunikasi. "Terkadang persoalan yang terjadi bukan hanya pada persoalan substantif tetapi lebih kepada persoalan cara berkomunikasi antara pihak pemberi layanan publik (RSUD NTB) dengan pasien/keluarga pasien dan masyarakat. Oleh karena itu komunikasi publik kita harus diperbaiki," tegasnya. Perbaikan komunikasi publik ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Rumah Singgah RSUD NTB: Relokasi dan Koordinasi Pemangku Kepentingan
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan rumah singgah RSUD NTB dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat dengan layak. Dinas Sosial Provinsi NTB akan dilibatkan dalam proses ini untuk membahas solusi yang komprehensif. Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra, melaporkan bahwa kondisi rumah singgah saat ini memang sudah tidak representatif dan perlu direlokasi.
Proses relokasi ini, menurut Direktur RSUD NTB, telah disosialisasikan kepada pasien dan keluarga pasien. Mereka menyatakan kesediaan untuk pindah setelah rumah singgah baru selesai dibangun. "RSUD NTB sudah melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien. Para penghuni rumah singgah menyatakan sudah bersedia dan saat ini sudah proses pembangunan rumah singgah baru," jelas Herman. Rumah singgah baru diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pasien dan keluarga mereka ke berbagai fasilitas, seperti poliklinik, rumah ibadah, dan area memasak.
Namun, proses relokasi tersebut tidak berjalan mulus karena adanya provokasi dari sebagian pihak kepada penghuni rumah singgah. "Provokasi yang dilakukan sebagian orang kepada para penghuni rumah singgah membuat proses relokasi tidak berjalan mulus. Kami mencoba siapkan akses yang lebih luas dan jalan masuk yang lebih mudah dan luas," ungkap Direktur RSUD NTB. Pihak RSUD NTB berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik dan nyaman bagi pasien dan keluarga mereka.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pembangunan rumah singgah baru diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat NTB. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam hal manajemen komunikasi publik dan penyelesaian masalah sosial.
Relokasi rumah singgah RSUD NTB ini menandai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan rumah singgah yang lebih layak dan representatif bagi pasien dan keluarga mereka yang membutuhkan.
