Gubernur NTB Tegaskan Komitmennya pada Kebebasan Pers
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati kebebasan pers, sekaligus menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif.
Mataram, 24 Februari 2024 (ANTARA) - Polemik terkait pernyataan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengenai kebijakan informasi satu pintu, telah mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal. Melalui pernyataan resmi, Gubernur Iqbal memastikan bahwa pemerintah provinsi tetap menghormati kerja-kerja jurnalistik dan menempatkan pers sebagai mitra penting.
Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal melalui sambungan telepon pada Senin, menanggapi kontroversi yang muncul. Ia menjelaskan bahwa maksud pernyataan Wakil Gubernur sebenarnya adalah untuk meningkatkan pengelolaan komunikasi publik dan hubungan dengan media agar lebih efektif. Iqbal menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan insan pers.
Sebagai langkah nyata, Gubernur Iqbal menyatakan akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan perwakilan media. Hal ini bertujuan untuk membuka ruang dialog dan menerima masukan langsung dari insan pers. Ia menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmennya yang telah disampaikan sebelumnya kepada para pimpinan redaksi beberapa bulan lalu, sehingga bukan merupakan kebijakan baru yang tiba-tiba diterapkan.
Klarifikasi Gubernur NTB Terkait Kebijakan Informasi
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa komunikasi publik dan kerja sama dengan media merupakan bagian penting dari kewajiban pemerintah untuk mengedukasi publik. Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban ini sebaik mungkin. "Insya Allah saya sangat memahami spirit kebebasan pers dan saya akan rawat itu," tegas Lalu Iqbal.
Pernyataan Gubernur ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang muncul terkait kebijakan informasi satu pintu yang sebelumnya diusulkan oleh Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, atau yang akrab disapa Umi Dinda, sebelumnya menyatakan bahwa semua informasi yang akan disebarluaskan kepada publik harus melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.
Umi Dinda menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan terhindar dari penyimpangan. Ia berharap kebijakan ini tidak disalahartikan oleh insan pers. "Tujuan kita menyampaikan satu pintu, kita ingin pejabat kita tidak sembarang bicara, jadi setiap pemberitaan kemudian tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan masyarakat bisa menerima berita yang objektif. Terkait konfirmasi teman-teman bisa, tetapi tetap lewat Kominfo," jelasnya.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Peran Diskominfotik
Kebijakan informasi satu pintu yang diusulkan oleh Wakil Gubernur NTB bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Diskominfotik dalam mengelola informasi publik. Selain Diskominfotik, Pemprov NTB juga akan mengoptimalkan fungsi dinas-dinas lain, termasuk command center, untuk memastikan alur informasi yang terarah dan terkoordinasi.
Dengan adanya sistem satu pintu ini, diharapkan dapat mencegah informasi yang simpang siur dan memastikan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik. Hal ini juga akan memudahkan para jurnalis dalam memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi.
Gubernur Iqbal menekankan kembali pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media dalam membangun NTB yang lebih baik. Ia berharap agar ke depannya, komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dan media dapat berjalan lebih harmonis dan efektif.
Meskipun terdapat kebijakan informasi satu pintu, Gubernur memastikan bahwa kebebasan pers tetap dihormati dan dijamin. Pertemuan rutin dengan media akan menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan masukan dari insan pers.
