Pendekatan Ekologis: Landasan Utama Pembangunan Daerah, Cegah Bencana dan Kemiskinan Ekstrem

Menko PMK Pratikno desak pemerintah daerah prioritaskan pendekatan ekologis dalam pembangunan untuk mencegah bencana dan kemiskinan ekstrem, serta meminta penguatan peran BPBD.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya pendekatan ekologis sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2025 di Jakarta, Kamis (20/3). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya bencana dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Bencana tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kembalinya kemiskinan ekstrem bagi mereka yang telah berhasil keluar dari jerat kemiskinan.

Menurut Menko Pratikno, pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi menjadi sumber bencana. "Pendekatan ini supaya jangan sampai pembangunan menjadi sumber bencana. Kita sudah sering melihat bagaimana masyarakat kehilangan segalanya akibat bencana," tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen untuk mengutamakan pendekatan ekologis dalam pengambilan keputusan, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Namun, komitmen tersebut akan sia-sia jika pemerintah daerah tidak turut serta. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem. "Jangan sampai saat membangun sesuatu justru merusak yang lain. Harus ada lahan resapan air yang cukup bebas dari bangunan," imbuhnya. Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana, memegang peranan krusial dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Penguatan Peran BPBD dan Pengawasan Pembangunan

Menko PMK Pratikno menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. BPBD, menurutnya, harus memiliki kewenangan untuk mencegah pembangunan yang mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya pembangunan jalan yang menghambat resapan air. BPBD tidak boleh hanya menjadi tempat penempatan personel yang tidak produktif.

"Saya sampaikan kepada para kepala daerah yang baru dilantik, agar jangan sampai BPBD hanya menjadi tempat buangan personel. Bencana memang tidak menghasilkan pendapatan daerah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menyebabkan kerugian besar," tegas Menko Pratikno. Ia menekankan pentingnya peran BPBD dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan peningkatan jumlah bencana di Indonesia. Dari Januari hingga awal Maret 2025, tercatat 683 kejadian bencana, sebagian besar berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Bencana ini telah menyebabkan lebih dari 43.252 warga mengungsi, tiga korban meninggal dunia, dan kerusakan lebih dari 10.300 unit rumah serta infrastruktur publik.

Penguatan BPBD diharapkan mampu meminimalisir dampak bencana tersebut di masa mendatang.

Kesadaran Masyarakat dan Mitigasi Bencana

Selain penguatan BPBD, Menko Pratikno juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan, bukan hanya saat bencana terjadi. "Berbicara ekologi, maka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana juga harus diperkuat. Jangan hanya berbicara tentang risiko bencana saat bencana terjadi, tetapi harus menjadi perhatian sejak awal dalam setiap kebijakan pembangunan," ujarnya.

Anggaran negara yang besar telah dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan peran BPBD dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan membangun daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, kerugian akibat bencana dapat diminimalisir dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam upaya ini. Pendekatan ekologis bukan hanya sekadar slogan, tetapi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Indonesia.

Dengan mengutamakan pendekatan ekologis, diharapkan Indonesia dapat mengurangi risiko bencana dan membangun daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.