Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Penanganan Bencana: Menteri Pratikno
Menteri Pratikno memastikan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu upaya mitigasi bencana di Indonesia, karena dana siap pakai tetap tersedia di BNPB untuk penanggulangan bencana.
Yogyakarta, 4 Februari 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memberikan jaminan bahwa langkah efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu upaya mitigasi bencana di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung saat beliau ditemui di Yogyakarta, Selasa lalu.
Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Pratikno menekankan bahwa fungsi pemerintahan tetap berjalan normal. "Fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang terganggu," tegasnya. Pemerintah, lanjut beliau, telah mengalokasikan dana yang cukup, termasuk dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan dana siap pakai ini, BNPB dipastikan mampu menangani dan merespon setiap bencana dengan cepat. "Kita sudah punya dana siap pakai untuk bencana. Anggaran sudah dialokasikan," ujarnya meyakinkan. Pratikno menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran justru mengoptimalkan alokasi anggaran untuk memprioritaskan kepentingan publik, termasuk mitigasi bencana.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa birokrasi di semua tingkatan pemerintah tengah berupaya keras melakukan efisiensi. "Di semua biaya operasional, kita peruntukkan untuk melayani masyarakat," jelasnya. Kebijakan efisiensi anggaran ini sendiri diluncurkan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Menyikapi potensi bencana akibat munculnya bibit siklon tropis di Samudra Hindia, Pratikno menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca. "Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim itu nyata, dan kita harus mengantisipasinya," kata Pratikno.
Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, termasuk menetapkan status tanggap darurat di beberapa wilayah. Upaya mitigasi bencana terus ditingkatkan melalui perbaikan infrastruktur, edukasi publik, dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat pemerintah daerah.
Dalam jangka menengah, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait perbaikan infrastruktur. "Sungai dan waduk dinormalisasi untuk mengurangi potensi risiko bencana," pungkasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
