Efisiensi Anggaran Pemerintah: Penanganan Bencana Tetap Terjamin
Menko PMK Pratikno memastikan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu penanganan bencana, karena dana siap pakai telah dialokasikan dan koordinasi antar lembaga terus dilakukan untuk mitigasi bencana.
Efisiensi anggaran pemerintah tak perlu dikhawatirkan akan mengganggu penanganan bencana di Indonesia. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, saat berada di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Selasa (04/02).
Pratikno menjelaskan, meski ada upaya efisiensi, operasional pemerintahan tetap berjalan normal. "Fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Enggak ada yang terganggu," tegasnya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup, termasuk dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana siap pakai ini, lanjut Pratikno, memastikan respons cepat BNPB terhadap setiap bencana. "Itu sudah ada namanya dana siap pakai. Dana siap pakai, kalau diperlukan maka itu ada alokasi budget yang sudah dianggarkan," jelasnya. Ia menambahkan, efisiensi anggaran justru mengoptimalkan penggunaan dana untuk kepentingan publik, termasuk penanganan bencana.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran. "Birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras untuk menyisir, melakukan efisiensi, bahwa kemudian setiap operasional cost, birokrasi kita kurangi, kita dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Menyikapi potensi bencana akibat bibit siklon tropis di Samudera Hindia, Pratikno menyatakan koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca. "Sebagaimana kita tahu memang ada perubahan iklim itu nyata, dan harus kita antisipasi," katanya.
Antisipasi cuaca ekstrem dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penetapan status tanggap darurat di beberapa daerah, seperti yang baru-baru ini dilakukan di Kalimantan Barat. "Terakhir di Kalimantan Barat, saya berkunjung ke sana, bersama kepala BNPB," ujar Pratikno.
Mitigasi bencana juga terus dimaksimalkan melalui perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat pemerintah daerah. Untuk jangka menengah, koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dilakukan untuk perbaikan infrastruktur seperti normalisasi sungai dan waduk guna mengurangi risiko bencana.
"Sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi, untuk mengurangi potensi risiko bencana," tutup Pratikno.
