Penerimaan Pajak Papua Januari 2025: Rp485,59 Miliar, Kontraksi 41,27 Persen
Penerimaan pajak di Papua pada Januari 2025 mencapai Rp485,59 miliar, mengalami kontraksi 41,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun PPN menunjukkan tren positif.
Jayapura, 28 Februari 2025 - Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua pada Januari 2025 mencapai angka Rp485,59 miliar. Angka ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama). Namun, angka tersebut menunjukkan kontraksi yang signifikan sebesar 41,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kontraksi ini terjadi meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukan tren yang stabil dan bahkan mengalami pertumbuhan positif.
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papabrama, Theresia Naniek Widyaningsih, menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah implementasi sistem Coretax yang menyebabkan pemusatan setoran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang ke pusat, terutama dari sektor pertambangan. Hal ini berdampak signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
Meskipun terjadi kontraksi secara keseluruhan, Naniek menekankan bahwa PPN justru menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PPN sebesar 18,67 persen (yoy) didorong oleh peningkatan belanja pemerintah atas barang dan jasa. Kondisi ini sedikit meringankan dampak negatif dari penurunan penerimaan PPh.
Analisis Rinci Penerimaan Pajak di Papua
Lebih lanjut, Naniek memberikan rincian kontribusi per jenis pajak. PPh memberikan kontribusi sebesar 32,49 persen terhadap total penerimaan pajak, sementara PPN memberikan kontribusi terbesar, yakni 65,99 persen. Kontribusi PPN yang dominan ini menjadi penopang utama penerimaan pajak di Papua pada Januari 2025.
Naniek menjelaskan lebih detail mengenai penurunan PPh. Ia menyatakan bahwa PPh Pasal 21 mengalami kontraksi akibat pemusatan setoran NPWP cabang ke pusat, terutama dari sektor pertambangan di wilayah Papua Tengah. Selain itu, PPh final juga mengalami kontraksi karena implementasi Coretax dan pemusatan setoran NPWP yang sama.
Di sisi lain, pertumbuhan positif PPN dalam negeri didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pemerintah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di tengah tantangan sistem perpajakan yang baru.
"Saat ini kami sedang melakukan transisi namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan tren yang stabil meski mengalami masa perubahan sistem perpajakan," kata Theresia Naniek Widyaningsih.
Meskipun terdapat kontraksi signifikan pada penerimaan pajak secara keseluruhan, data menunjukkan adanya tren positif pada PPN yang diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan sistem dan peningkatan belanja pemerintah. Kanwil DJP Papabrama terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah kerjanya.
Implementasi Coretax, meskipun menimbulkan tantangan sementara, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak di jangka panjang.
