Penerimaan Bea Keluar Sumbar Melonjak 1.309,66 Persen di Januari 2025
Penerimaan bea keluar Sumatera Barat mengalami peningkatan drastis sebesar 1.309,66 persen di Januari 2025, didorong oleh peningkatan ekspor CPO dan turunannya.
Padang, 28 Februari 2025 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan kabar gembira terkait penerimaan negara. Pada Januari 2025, penerimaan bea keluar di Sumbar mengalami peningkatan signifikan, mencapai angka fantastis. Peningkatan ini terjadi setelah kinerja negatif yang dialami sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan positif ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, mengumumkan secara resmi bahwa bea keluar di Sumbar pada Januari 2025 naik sebesar 1.309,66 persen dengan total realisasi mencapai Rp188,93 miliar. Lonjakan ini merupakan kabar baik setelah periode sebelumnya yang menunjukkan tren penurunan. Faktor utama di balik peningkatan ini adalah peningkatan volume ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Meskipun demikian, secara keseluruhan penerimaan perpajakan di Sumbar pada Januari 2025 menunjukkan tren yang berbeda. Meskipun bea keluar meningkat tajam, penerimaan perpajakan secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan strategi kedepannya.
Ekspor CPO Dorong Peningkatan Bea Keluar
Peningkatan drastis penerimaan bea keluar di Sumbar pada Januari 2025 terutama didorong oleh peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya. Hal ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan sawit di Sumatera Barat dan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung pengembangan sektor ini agar dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih besar lagi.
Data yang dirilis DJPb Sumbar menunjukkan bahwa komposisi pendapatan negara di Sumbar didominasi oleh penerimaan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu sebesar 81,17 persen. Sisanya, 19,83 persen, berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Meskipun bea keluar meningkat signifikan, realisasi penerimaan perpajakan secara keseluruhan mencapai Rp492,19 miliar, mengalami penurunan 4,90 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan setoran Pajak Penghasilan (PPh) dan cukai.
Syukriah menambahkan, "PPh mengalami penurunan 61,49 persen dengan realisasi Rp150,10 miliar."
Penurunan PNBP dan Kinerja DJKN
Di sisi lain, kinerja PNBP pada Januari 2025 juga mengalami penurunan sebesar 18,76 persen dibandingkan tahun 2024. Total PNBP yang terhimpun mencapai Rp114,16 miliar, atau 7,07 persen dari target. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya kinerja PNBP lainnya sebesar 40,09 persen, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan PNBP antara lain penurunan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit (15,67 persen), penurunan pendapatan jasa pelayanan pendidikan (17,56 persen), dan penurunan penerimaan kembali barang tahun anggaran lalu (38,76 persen).
Meskipun demikian, terdapat catatan positif dari kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN berhasil memungut PNBP sebesar Rp17,01 miliar, atau 109,46 persen dari target. Rinciannya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp131,8 juta, pengelolaan piutang negara Rp114,15 juta, dan pelayanan lelang sebesar Rp182,91 juta.
Secara keseluruhan, data penerimaan negara di Sumatera Barat pada Januari 2025 menunjukkan tren yang beragam. Meskipun bea keluar mengalami peningkatan yang sangat signifikan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait penurunan penerimaan perpajakan dan PNBP lainnya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
