Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan LPG Normal Meski Dirut Anak Usaha Tersangka Korupsi
PT Pertamina menjamin pasokan BBM dan LPG tetap normal meskipun beberapa direktur anak usahanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung.
Jakarta, 25 Februari 2024 - Tujuh direktur dari anak perusahaan PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang tahun 2018-2023. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Namun, Pertamina memastikan hal ini tidak akan mengganggu distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) kepada masyarakat.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa pelayanan distribusi energi tetap menjadi prioritas utama dan akan berjalan normal. Pernyataan ini disampaikan sebagai respon atas penetapan tersangka tersebut dan kekhawatiran akan potensi gangguan distribusi BBM dan LPG, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Meskipun Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, termasuk dalam daftar tersangka, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif. Perusahaan akan menunjuk pelaksana tugas harian (Plh) untuk memastikan kelancaran operasional PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi energi ke masyarakat.
Pertamina Patra Niaga dan Distribusi Energi Nasional
PT Pertamina Patra Niaga merupakan ujung tombak distribusi BBM dan LPG di Indonesia. Peran krusial perusahaan ini dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional membuat penunjukan Plh menjadi langkah penting untuk mencegah potensi kendala distribusi. Pertamina menegaskan komitmennya untuk memastikan pasokan energi tetap lancar dan terjaga kualitasnya.
Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa penunjukan Plh sesuai dengan prosedur perusahaan. Sistem ini dirancang untuk memastikan kontinuitas operasional meskipun terjadi perubahan kepemimpinan mendadak. Langkah ini menunjukkan kesiapan Pertamina dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.
Pertamina juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan menyatakan akan terus berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan peraturan yang berlaku. Komitmen ini diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi di masa mendatang.
Tujuh Tersangka Kasus Korupsi Pertamina
Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Selain Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, tersangka lainnya termasuk Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono.
Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Andrianto Riza; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; serta Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Komitmen Pertamina Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Pertamina menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Pertamina juga menekankan pentingnya penerapan GCG yang baik dalam seluruh operasional perusahaan.
Meskipun menghadapi tantangan hukum, Pertamina memastikan fokus utamanya tetap pada pelayanan distribusi energi kepada masyarakat. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi yang kompleks dan menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Pertamina berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.
