Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin
KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin

KPK memanggil enam saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Aliran Dana Mencurigakan Kasus Korupsi BPSDM Kaltara Terungkap, Kejati Telusuri Rekening Pribadi
Aliran Dana Mencurigakan Kasus Korupsi BPSDM Kaltara Terungkap, Kejati Telusuri Rekening Pribadi

Kejati Kaltara mengungkap aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi terkait kasus korupsi proyek pembangunan gedung BPSDM Kaltara, saat ini tengah ditelusuri dan akan diungkap secara rinci.

KPK Serahkan Penjadwalan Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB ke Penyidik
KPK Serahkan Penjadwalan Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB ke Penyidik

Ketua KPK menyerahkan penjadwalan pemanggilan Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB kepada penyidik, meskipun penggeledahan telah dilakukan dan klarifikasi diperlukan.

Motor Ridwan Kamil yang Disita KPK Masih di Bandung
Motor Ridwan Kamil yang Disita KPK Masih di Bandung

KPK menyatakan sepeda motor Ridwan Kamil yang disita terkait kasus korupsi Bank BJB masih berada di Bandung, dan belum dipindahkan ke Rupbasan.

BP Batam Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar
BP Batam Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar

BP Batam menyatakan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar dan bersikap kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan Polda Kepri.

Polda Kepri Geledah Rumah Pejabat BP Batam Terkait Korupsi Proyek Dermaga
Polda Kepri Geledah Rumah Pejabat BP Batam Terkait Korupsi Proyek Dermaga

Polda Kepri menggeledah kantor BP Batam dan dua rumah pejabat terkait dugaan korupsi proyek revitalisasi dermaga Pelabuhan Batu Ampar tahun 2021, dengan 75 saksi telah diperiksa dan SPDP telah dikirim ke Kejati Kepri.

Penggeledahan Kantor BP Batam Terkait Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar
Penggeledahan Kantor BP Batam Terkait Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar

Ditreskrimsus Polda Kepri menggeledah kantor BP Batam terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar tahun 2021, saat ini proses penggeledahan masih berlangsung.

KPK Geledah Kantor BJB Bandung, Lima Tersangka Sudah Ditetapkan
KPK Geledah Kantor BJB Bandung, Lima Tersangka Sudah Ditetapkan

KPK menggeledah kantor Bank BJB di Bandung terkait kasus dugaan korupsi yang telah menetapkan lima tersangka, termasuk dari kalangan penyelenggara negara dan swasta.

Korupsi Iklan BJB: KPK Tetapkan Lima Tersangka, Negara Rugi Ratusan Miliar
Korupsi Iklan BJB: KPK Tetapkan Lima Tersangka, Negara Rugi Ratusan Miliar

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB, dengan perkiraan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Kejati Kaltara Libatkan Ahli, Usut Dugaan Korupsi Proyek BPSDM Rp8 Miliar
Kejati Kaltara Libatkan Ahli, Usut Dugaan Korupsi Proyek BPSDM Rp8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) melibatkan ahli konstruksi untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung BPSDM Kaltara senilai kurang lebih Rp8 miliar.

Korupsi Proyek Air Limbah Makassar: Empat Saksi Dihadirkan, Kerugian Negara Capai Rp7,29 Miliar
Korupsi Proyek Air Limbah Makassar: Empat Saksi Dihadirkan, Kerugian Negara Capai Rp7,29 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sulsel menghadirkan empat saksi dalam sidang kasus korupsi proyek perpipaan air limbah Makassar senilai Rp7,29 miliar, yang melibatkan tiga terdakwa.

Kejati NTB Koordinasi dengan BPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima Rp78 Miliar
Kejati NTB Koordinasi dengan BPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima Rp78 Miliar

Kejaksaan Tinggi NTB bekerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.