Kejari Medan menyita aset PT KAI senilai Rp21,9 miliar terkait kasus korupsi penguasaan aset negara oleh oknum warga.

Mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, didakwa menerima suap 43 ribu dolar Singapura terkait pengondisian perkara dan gratifikasi senilai Rp21,85 miliar.

Kejari Mataram mengungkap modus korupsi bansos dana pokir DPRD senilai Rp6 miliar, meliputi kelompok fiktif, pemotongan dana, dan penyaluran tak sesuai aturan.

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana, dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta terkait kasus korupsi pengadaan APD COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara hingga Rp319,69 miliar.

Mantan Jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya, didakwa menilep Rp11,7 miliar uang barang bukti kasus robot trading Fahrenheit dan terancam hukuman penjara.

Tujuh pejabat Pemprov Bengkulu mengaku memberikan uang kepada mantan Gubernur Rohidin Mersyah untuk Pilkada 2024; Rohidin membantah paksaan dan menyatakan pemindahan jabatan berdasarkan evaluasi kinerja.

Kejari Aceh Besar menahan M, mantan ketua unit kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, atas kasus korupsi dana simpan pinjam senilai Rp1,6 miliar lebih.

Polda Kepri masih menunggu hasil audit BPK terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar, 40 saksi telah diperiksa termasuk mantan Wali Kota Batam.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta menolak eksepsi Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap, sidang akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi.

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tetap berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) meskipun terdapat revisi dalam RUU KUHAP.

Majelis hakim Tipikor Jambi menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp700 juta kepada Leo Darwin, anak Leo Chandra, atas kasus korupsi gagal bayar Medium Bank Jambi, serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp204,8 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi Hendry Lie terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah PT Timah, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Kejari Kudus menargetkan pelimpahan kasus korupsi pembangunan SIHT Kudus senilai Rp9,16 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang pada akhir Februari 2025, dengan dua tersangka dan kerugian negara sekitar Rp5,25 miliar.

Penasihat hukum Hendry Lie menyatakan kliennya tak bertanggung jawab atas perjanjian PT Timah dengan smelter karena bukan pemegang saham PT Tinindo Internusa, perusahaan yang diduga terlibat korupsi pengelolaan timah senilai Rp300 triliun.

Pengadilan Tipikor Banjarmasin menggelar sidang perdana terhadap Akhmad Maulid Alfath, terdakwa kasus korupsi pembiayaan bank yang merugikan negara sebesar Rp5,2 miliar.

Mantan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah tidak sesuai dengan pedoman hukuman yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2020.

Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi lima mantan pejabat PT Antam terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan 109 ton emas periode 2010-2022, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp3,31 triliun.

Pengadilan Negeri Kota Bengkulu menuntut mantan kepala desa dan bendahara Desa Gunung Kaya, Kaur, dengan hukuman berbeda atas kasus korupsi dana desa tahun 2022-2023 yang merugikan negara Rp611 juta.

Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bervariasi kepada lima terdakwa kasus korupsi rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV UIN Sumut senilai Rp795 juta, dengan hukuman penjara dan denda, serta kewajiban membayar uang pengganti.