Sidang Korupsi Pembiayaan Bank di Banjarmasin: Negara Rugi Rp5,2 Miliar

Pengadilan Tipikor Banjarmasin menggelar sidang perdana terhadap Akhmad Maulid Alfath, terdakwa kasus korupsi pembiayaan bank yang merugikan negara sebesar Rp5,2 miliar.

Pengadilan Tipikor Banjarmasin menggelar sidang perdana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Terdakwa, Akhmad Maulid Alfath, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan perbankan, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp5.230.000.000. Sidang yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2024, ini menjadi sorotan publik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ricky Purba dari Kejari Banjarmasin menjelaskan, sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan. Dakwaan terhadap Akhmad Maulid Alfath didasarkan pada pasal 2 atau 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula dari fasilitas pembiayaan konstruksi senilai Rp5.800.000.000 yang diperoleh PT ASM dari bank BUMN Cabang Banjarmasin. Proses pembiayaan ini diduga terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan kerugian negara mencapai Rp5.230.000.000.

Menurut JPU Ricky Purba, kasus ini masuk ranah pidana korupsi karena adanya kerugian negara dan keterlibatan dana milik BUMN. Modus yang digunakan terdakwa adalah dengan meminjam uang dari bank menggunakan jaminan sertifikat rumah milik warga yang sudah lunas. Hal ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, Ricky Purba menambahkan bahwa terdapat pihak lain yang turut terlibat dalam kasus ini dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan keadilan ditegakkan.

Kasus korupsi pembiayaan bank ini menjadi perhatian mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Proses persidangan akan terus dipantau oleh publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan perbankan, serta menjadi peringatan agar tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini.