Prabowo Prihatin Atas Meningkatnya Aksi Premanisme: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya aksi premanisme yang menghambat investasi di Indonesia; pemerintah membentuk satgas terpadu untuk mengatasi masalah ini.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam terhadap meningkatnya aktivitas premanisme di Indonesia di bawah kedok organisasi massa. Aktivitas ini dinilai telah mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Kejadian ini terjadi di Jakarta, dan diungkapkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei. Pemerintah pun bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini.

"Presiden dan pemerintah benar-benar prihatin," tegas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan pada hari Jumat. Pemerintah menganggap aksi premanisme oleh organisasi massa sebagai hal yang "tidak dapat diterima". Langkah konkret pun diambil untuk menyelesaikan masalah ini.

Sebagai respon, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah bahkan mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan terhadap organisasi massa yang bertindak di luar batas hukum. Ancaman hukuman tegas juga disiapkan bagi para pelaku kejahatan.

Langkah Konkret Pemerintah Atasi Premanisme

Pemerintah telah membentuk sebuah satuan tugas (satgas) terpadu untuk bertindak tegas terhadap organisasi massa yang mengganggu ketertiban umum dan aktivitas investasi. Satgas ini telah efektif beroperasi sejak Selasa, 6 Mei 2024. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas premanisme.

Satgas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama penanganan akan diarahkan kepada organisasi massa yang bermasalah, terutama organisasi yang tidak terdaftar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah aksi serupa di masa mendatang.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat peluncuran satgas pada Selasa lalu, menyatakan bahwa tim ini akan menindak kelompok-kelompok yang beroperasi seperti preman dan organisasi masyarakat yang melakukan pemerasan terhadap pengusaha. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi pelaku usaha dari aksi premanisme.

Pengawasan Ketat terhadap Organisasi Massa

Satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal ini menunjukkan tingginya prioritas pemerintah dalam menangani masalah premanisme. Kerja sama antar lembaga pemerintahan sangat penting untuk memastikan efektivitas penindakan.

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap organisasi massa yang terbukti melakukan tindakan kriminal. "Jika mereka melakukan tindakan kriminal, pemerintah tidak akan mentolerirnya, dan berbagai pilihan (penuntutan) terbuka. Kita juga harus mengevaluasi aktivitas mereka," tegas Menteri Prasetyo Hadi. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.

Dengan dibentuknya satgas terpadu ini, diharapkan dapat menekan angka premanisme dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari aksi-aksi premanisme yang merugikan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Keberadaan satgas terpadu menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara.