Apindo Apresiasi Pembentukan Satgas Penanganan Premanisme: Keamanan Usaha Terlindungi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan apresiasi positif terhadap pembentukan Satgas Penanganan Premanisme oleh pemerintah, yang dinilai mampu melindungi keamanan berusaha dan investasi.
Jakarta, 13 Mei 2024 - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi keamanan berusaha di Indonesia, khususnya bagi para investor.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, dalam konferensi pers di Jakarta menyampaikan, "Ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah, dan kami juga apresiasi pemerintah sudah menangani dengan Satgas Premanisme dan lain-lain di level pemerintah daerah." Pernyataan ini menekankan pentingnya dukungan Apindo terhadap inisiatif pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Apindo menyadari bahwa keamanan berusaha merupakan faktor penentu bagi investor dan kelancaran kegiatan produksi serta distribusi. Keberadaan oknum-oknum tertentu yang kerap menimbulkan hambatan usaha menjadi perhatian serius. Meskipun pemerintah telah membentuk Satgas, Apindo tetap menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya di lapangan.
Langkah Tepat Pemerintah dalam Memberantas Premanisme
Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa satgas ini tidak akan ragu menindak ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi maupun kegiatan usaha.
Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan tertib.
Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan ruang publik bebas dari intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok tertentu. Pembentukan Satgas ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut dalam melindungi hak-hak pengusaha dan investor.
Shinta W. Kamdani menambahkan, "Tapi memang kita harus lihat keadaan kondisi di lapangan. Jadi kami terus masih menerima laporan walaupun ini sudah terjadi, ini perlu terus dikawal karena pada dasarnya masih ada kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Apindo akan terus memantau situasi di lapangan dan memberikan laporan jika diperlukan.
Dampak Positif bagi Iklim Investasi
Dengan adanya Satgas ini, diharapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik. Para investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Keberadaan Satgas juga akan memberikan rasa aman bagi para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Mereka tidak perlu lagi khawatir akan tindakan premanisme atau intimidasi dari kelompok tertentu. Kondisi ini akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing usaha.
Secara keseluruhan, pembentukan Satgas Penanganan Premanisme merupakan langkah yang tepat dan diapresiasi oleh Apindo. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, aman, dan menarik bagi investor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk Apindo, sangat penting untuk memastikan efektivitas Satgas dalam jangka panjang. Pemantauan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
