Prabowo Prioritaskan Perang Narkoba: Langkah Baru dalam Asta Cita
Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya, menjadikan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama pemerintahannya dalam program Asta Cita, sebuah langkah signifikan mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Untuk pertama kalinya, seorang presiden Indonesia menjadikan perang melawan narkoba sebagai prioritas utama pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto, melalui program 'Asta Cita', secara tegas menempatkan pemberantasan narkoba sebagai fokus utama. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, pada Selasa malam (21 Januari) di Jakarta.
Keputusan ini disambut positif oleh BNN. "Sebagai kepala BNN, saya sangat berterima kasih karena untuk pertama kalinya seorang pemimpin nasional mengakui narkoba sebagai isu sentral dalam program prioritasnya," ujar Hukom. Program Asta Cita, poin ke-7, secara spesifik mencantumkan komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Ini menekankan perlunya kebijakan yang kuat dan konsisten dalam menangani kedua masalah krusial ini.
Peran BNN sangat penting dalam pencapaian misi ini. Namun, tantangannya besar. Indonesia, dengan geografisnya yang terbuka, rentan terhadap penyelundupan narkoba. Kondisi sosial masyarakat juga memperumit situasi. Hukom menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah ini.
Data BNN menunjukkan besarnya masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sekitar 3,3 juta orang berusia 15-64 tahun menjadi korban, dengan angka prevalensi mencapai 1,73 persen pada tahun 2023. Melihat angka ini, Hukom menekankan tiga hal penting dalam strategi pemberantasan narkoba.
Pertama, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan peradaban. Jumlah pengguna yang tinggi menegaskan urgensi penanganan yang serius. Kedua, tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkoba harus ditingkatkan. Fokusnya bukan hanya pada pengguna, melainkan pembongkaran seluruh jaringan. Ketiga, pendekatan humanis terhadap pengguna narkoba. Pengguna narkoba perlu dilihat sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan.
Kesimpulannya, prioritas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan narkoba merupakan langkah berani dan penting. BNN, dengan dukungan penuh pemerintah, diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kompleks ini, sekaligus memberikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.