Presiden Diminta Sikapi Dugaan Mafia Tanah di Makassar
Kuasa hukum ahli waris lahan Gedung Hamrawati Makassar meminta Presiden Prabowo turun tangan terkait dugaan mafia tanah setelah lahan seluas 12.932 meter persegi dieksekusi, meskipun mereka memiliki sertifikat hak milik yang sah.
Polemik Dugaan Mafia Tanah di Makassar Memanas, Presiden Diminta Turut Menangani
Sebuah sengketa lahan yang melibatkan Gedung Hamrawati di Makassar, Sulawesi Selatan, telah memancing reaksi keras dari pihak ahli waris pemilik lahan. Alif Hamid Hamat Yusuf, penasehat hukum sekaligus perwakilan ahli waris, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan mensikapi dugaan praktik mafia tanah yang terjadi dalam kasus ini. Lahan seluas 12.932 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Pettarani telah dieksekusi, meskipun pihak ahli waris mengklaim memiliki sertifikat hak milik yang sah.
Kronologi Sengketa dan Dugaan Kecacatan Prosedur
Alif Hamid Hamat Yusuf menyatakan bahwa ahli waris yang diwakilinya memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah atas nama Saladin Hamat Yusuf. Namun, gugatan dari Andi Baso Matutu, yang hanya memiliki fotokopi rincian yang diduga palsu, justru dimenangkan di pengadilan. Putusan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar nomor 05 EKS/2021/PN.Mks jo. Nomor: 49/Pdt. G/2018/PN. Mks. Eksekusi tersebut juga meliputi sembilan ruko yang berada di lahan tersebut.
Pihak ahli waris menilai eksekusi tersebut cacat prosedur. Mereka juga menyoroti opini publik yang seolah-olah menyatakan bahwa legalitas sertifikat SHM mereka telah dibatalkan, padahal menurut mereka, legalitas tersebut justru diperkuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan gelar perkara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Alif menambahkan bahwa surat-surat kepemilikan yang mereka miliki diabaikan oleh pengadilan.
Riwayat Kepemilikan Lahan dan Bukti-Bukti yang Dimiliki
Sertifikat induk Nomor 351/1982, dikeluarkan BPN dengan surat ukur Nomor 294 tertanggal 25 Februari 1982, atas nama Drs. Hamat Yusuf, dengan luas keseluruhan 42.083 meter persegi. Pada tahun 1985, Hamat Yusuf menjual 2.000 meter persegi lahan kepada PT Telkom. Kemudian, pada tahun 1994, pemerintah memberikan ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk perluasan Jalan Andi Pangeran Pettarani. Sertifikat induk pun dipecah menjadi lima sertifikat SHM (nomor: 627, 628, 629, 630, 631) atas nama Hamat Yusuf.
Pihak ahli waris juga menelusuri sejarah kepemilikan lahan hingga ke tahun 1938, yang dibeli dari Makkulao oleh H. Tjolleng Daeng Marala (orang tua Hamat Yusuf), dan kemudian disahkan oleh ST Faridah pada tahun 1957. Objek tanah tersebut kala itu disebut Distrik Karuwisi, Kabupaten Gowa, yang kini menjadi Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Mereka juga memiliki bukti-bukti lain seperti putusan pengadilan agama hingga tingkat kasasi, serta surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah melalui PBB dan Dinas Pendapatan.
Dugaan Permainan Mafia Tanah dan Peradilan
Alif Hamat Yusuf secara tegas menyatakan bahwa pernyataan kuasa hukum Andi Baso Matutu adalah fitnah. Ia menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada pembatalan sertifikat, dan proses hukum masih bergulir. Meskipun sudah mengirimkan surat kepada berbagai pihak, termasuk Polda Sulsel, Polrestabes, Pengadilan, BPN, Presiden, dan Wakil Presiden, permohonan agar eksekusi dihentikan tetap diabaikan. Pihak ahli waris menduga adanya permainan mafia tanah dan mafia peradilan, serta rekayasa hukum dalam kasus ini, mengingat Andi Baso Matutu, pemohon eksekusi, saat ini dipenjara atas pemalsuan dokumen.
Kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2015, dan bahkan Saladin Hamat Yusuf, saudara Alif, pernah dipenjara atas tuduhan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Andi Baso Matutu. Ironisnya, Andi Baso Matutu kemudian dilaporkan balik atas pemalsuan dokumen dan terbukti dipenjara selama 1 tahun 6 bulan.
Pandangan Pihak Penggugat
Sementara itu, Penasehat Hukum penggugat, Hendra Karianga, menyatakan bahwa kliennya, Andi Baso Matutu, memenangkan gugatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.49/Pdt/2018/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Makassar nomor 133/PDT/2019/PT MKS, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi No. 2106 K/Pdt/2020, dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) ke-1 No.826 PK/Pdt/2021, serta Putusan Peninjauan Kembali ke-2 No. 1133/PK/Pdt/2023. Ia menegaskan bahwa kliennya dinyatakan sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan putusan pengadilan dari tahun 2018-2020.
Eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan dilakukan pada Kamis, 13 Februari 2025, berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar nomor 05 EKS/2021 PN Mks jo nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Mks.
Kasus ini menyoroti kompleksitas sengketa lahan dan dugaan praktik mafia tanah di Indonesia, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
