Presiden Prabowo Dorong Pembukaan Banyak Bandara Internasional di Daerah, Meskipun Sempat Dikurangi Statusnya
Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan lebih banyak bandara internasional di daerah untuk akselerasi ekonomi dan pariwisata, menyoroti pentingnya infrastruktur udara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan infrastruktur udara. Dalam rapat terbatas yang digelar secara hibrida dari kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Bogor, Jumat (02/08), Presiden mendorong pembukaan lebih banyak bandara internasional di berbagai wilayah.
Arahan tersebut disampaikan langsung kepada sejumlah menteri yang hadir secara langsung maupun melalui sambungan telekonferensi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa fokus utama Presiden adalah pemanfaatan bandara internasional sebagai katalisator perputaran ekonomi lokal dan peningkatan sektor pariwisata.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antardaerah, mempermudah aksesibilitas, dan pada akhirnya, mendorong kemajuan ekonomi yang merata di seluruh pelosok negeri. Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas transportasi udara demi tercapainya tujuan tersebut.
Visi Ekonomi dan Pariwisata melalui Bandara Internasional
Dorongan Presiden Prabowo untuk menambah jumlah bandara internasional di daerah merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat roda perekonomian. Dengan adanya akses penerbangan internasional yang lebih luas, diharapkan investasi dan kunjungan wisatawan asing dapat meningkat signifikan.
Bandara internasional tidak hanya berfungsi sebagai gerbang masuk, tetapi juga sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Hal ini akan menciptakan multiplier effect yang positif bagi UMKM, industri lokal, dan sektor jasa di sekitar bandara.
Selain itu, pengembangan bandara internasional juga akan membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Presiden Prabowo memandang bahwa infrastruktur udara yang memadai adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata yang dimiliki setiap daerah.
Kontras dengan Kebijakan Sebelumnya dan Peningkatan Konektivitas
Kebijakan Presiden Prabowo ini menjadi sorotan mengingat keputusan Kementerian Perhubungan pada 29 April 2024, di masa pemerintahan sebelumnya, yang mencabut status internasional 18 bandara. Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tersebut mengubah status sejumlah bandara penting menjadi domestik.
Di antara bandara yang dicabut status internasionalnya adalah Bandara Husein Sastranegara (Bandung), Bandara Adisutjipto (Yogyakarta), dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang). Daftar lengkap bandara yang terdampak mencakup Maimun Saleh, Sisingamangaraja XII, Radin Inten II, H.A.S Hanandjoeddin, Adi Soemarmo, Banyuwangi, Supadio, Juwata, El Tari, Pattimura, Frans Kaisiepo, Mopah, dan Syamsuddin Noor.
Dengan visi baru ini, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung dengan dunia internasional. Peningkatan konektivitas udara dianggap vital untuk mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, yang pada akhirnya akan memperkuat integrasi nasional.
Rapat Terbatas dan Jajaran Menteri yang Hadir
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program-program prioritas. Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Sejumlah menteri yang mengikuti rapat melalui telekonferensi antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani. Kehadiran berbagai kementerian terkait mencerminkan pendekatan komprehensif dalam membahas kebijakan ini.
Jajaran menteri lainnya yang turut serta adalah Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan. Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa juga turut hadir.
