Puan Maharani Desak Pemerintah Kendalikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang meroket menjelang Lebaran 2025 guna meringankan beban masyarakat.
Jakarta, 26 Maret 2024 (ANTARA) - Jelang Lebaran 2025, lonjakan harga kebutuhan pokok di Indonesia menjadi perhatian serius Ketua DPR RI, Puan Maharani. Beliau mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan efektif dalam mengendalikan harga-harga tersebut, terutama komoditas pangan. Hal ini disampaikan Puan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Rabu.
Puan menyatakan keprihatinannya atas kenaikan harga sembako yang memberatkan masyarakat. "Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak makin terbebani," tegasnya. Ia menekankan pentingnya stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sebagai persiapan menghadapi Lebaran, agar setiap keluarga dapat merayakannya dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya harga kebutuhan pokok.
Menurut Puan, kunci utama untuk mengatasi masalah ini terletak pada tiga hal: kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, dan percepatan bantuan pangan. Ketiga hal tersebut dinilai krusial untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, selama bulan puasa dan menjelang Lebaran. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar dan terjangkau, serta mencegah penimbunan yang merugikan masyarakat.
Pemerintah Diminta Lakukan Langkah Konkret
Puan Maharani menilai kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan peningkatan permintaan, tetapi juga faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi, keterlambatan pasokan, dan praktik spekulasi harga. Tingginya biaya logistik dan cuaca buruk juga turut berkontribusi pada gangguan suplai di beberapa wilayah, yang berdampak pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga dari pemerintah semakin memperparah situasi.
Ia menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah untuk mencegah melemahnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. "Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Puan juga meminta pemerintah untuk gencarkan operasi pasar di seluruh wilayah agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan. "Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil," tuturnya.
Kondisi Ekonomi dan Bantuan Sosial
Puan Maharani juga menyoroti kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat akhir-akhir ini, termasuk kelompok menengah. Penurunan daya beli dan berkurangnya jumlah pemudik menjelang Lebaran menjadi indikator kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. "Saat ini perekonomian memang sedang menghadapi tantangan yang sedemikian rupanya. Keadaan ini harus direspons oleh Pemerintah agar tidak makin banyak anggota masyarakat yang turun kasta dari sisi kelompok ekonomi," ujarnya.
Menyikapi situasi ini, Puan mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, terutama menjelang Lebaran. "Apalagi sebentar lagi Lebaran, pastinya ada banyak kebutuhan yang dirasakan rakyat. Jangan biarkan masyarakat kecil menanggung semua beban ini sendirian. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan langkah konkret," katanya.
Puan menegaskan komitmen DPR untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga dan penyaluran bantuan sosial. "Kami di DPR akan terus mengawal dan memastikan kebijakan ini benar-benar dijalankan demi kesejahteraan rakyat," tutupnya.
