Rahayu Saraswati: Ingin Ubah Kebijakan? Masuk Politik!
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menekankan pentingnya terjun ke dunia politik untuk mengubah kebijakan, meskipun jalur lain seperti judicial review juga tersedia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan pesan penting terkait perubahan kebijakan di Indonesia. Dalam diskusi bertajuk 'Politik Parlemen dan Pemajuan Kepentingan Kelompok Rentan' di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3), Rahayu menegaskan bahwa untuk mengubah sistem dan kebijakan yang ada, seseorang harus terlibat langsung dalam dunia politik.
Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan kesetaraan gender. Rahayu menjelaskan, "Kalau misalkan mau untuk sistem yang ada itu berubah, kebijakannya mewakili masyarakat, dan konteks masyarakat saja itu luas banget. Jadi, kalau mau untuk ada yang bisa membuat kebijakan itu sesuai dengan keinginan, harus ada yang mau masuk ke politik," ujarnya.
Meskipun mengakui jalur alternatif seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Rahayu menekankan bahwa untuk perubahan kebijakan yang lebih komprehensif, partisipasi dalam politik parlemen sangat krusial. Ia menjelaskan bahwa perubahan undang-undang, sebagai dasar dari kebijakan, hanya dapat dilakukan melalui jalur legislatif.
Jalur Menuju Perubahan Kebijakan
Rahayu menjelaskan mekanisme perubahan kebijakan melalui jalur politik. Menurutnya, untuk menjadi anggota DPR, seseorang harus mengikuti pemilihan legislatif (pileg) melalui partai politik. "Untuk bisa maju pileg harus punya apa? Partai karena tidak mungkin bisa maju independen sesuai dengan undang-undang kita," tegasnya. Ia menekankan pentingnya memiliki power to make the difference untuk dapat benar-benar merubah kebijakan yang ada.
Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan bahwa ambisi untuk meraih kekuasaan dalam politik tidak selalu negatif. Jika ambisi tersebut didedikasikan untuk memperjuangkan isu-isu seperti kesetaraan gender, maka hal itu justru harus didorong. "Kalau dia mau mendapatkan kekuasaan, ambisinya itu adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Tidak buruk, bagus. Ambisi itu harus kita dorong," tambahnya.
Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak selalu menyalahkan para politisi. "Jangan terus istilahnya don't hate the players, hate the game," pesannya, mengajak masyarakat untuk memahami kompleksitas sistem politik dan peran politisi di dalamnya. Rahayu mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk menciptakan perubahan yang diinginkan.
Alternatif di Luar Politik
Meskipun menekankan pentingnya peran politik dalam perubahan kebijakan, Rahayu mengakui adanya jalur lain yang dapat ditempuh masyarakat. Salah satunya adalah melalui jalur hukum, yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Rahayu menegaskan bahwa jalur ini lebih cocok untuk menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, bukan untuk merumuskan atau mengubah kebijakan secara menyeluruh.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan juga penting. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif kepada para wakil rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kesimpulannya, Rahayu Saraswati mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan perubahan kebijakan, baik melalui jalur politik maupun jalur hukum. Ia menekankan pentingnya pemahaman akan sistem politik yang berlaku dan mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses politik untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.
