Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
PANRB Dukung Penuh Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
PANRB Dukung Penuh Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kementerian PANRB menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, berkolaborasi dengan KPK dan mendorong reformasi birokrasi untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Kapolda Malut Tekankan Transparansi Keuangan, Audit Kinerja Dilakukan untuk Cegah Penyimpangan
Kapolda Malut Tekankan Transparansi Keuangan, Audit Kinerja Dilakukan untuk Cegah Penyimpangan

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono instruksikan jajarannya terapkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan untuk mencegah penyimpangan, audit kinerja tahap I Itwasda Tahun Anggaran 2025 digelar.

Wagub DKI Jakarta Instruksikan Tindak Lanjuti Temuan BPK, Target Pertahankan Opini WTP
Wagub DKI Jakarta Instruksikan Tindak Lanjuti Temuan BPK, Target Pertahankan Opini WTP

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rano Karno: Film, Media Efektif untuk Pesan Moral dan Kekayaan Budaya Bangsa
Rano Karno: Film, Media Efektif untuk Pesan Moral dan Kekayaan Budaya Bangsa

Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, menekankan peran penting film sebagai media penyampaian pesan moral dan pengayaan budaya, sekaligus mendorong apresiasi masyarakat terhadap film lokal berkualitas.

Sinergi BPK dan Komisi Informasi DKI Jakarta: Kunci Transparansi Keuangan Daerah
Sinergi BPK dan Komisi Informasi DKI Jakarta: Kunci Transparansi Keuangan Daerah

Komisi Informasi DKI Jakarta tekankan pentingnya sinergi dengan BPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah menuju Jakarta Kota Global.

Pramono Anung Desak Transparansi Keuangan Pemprov DKI dan BUMD
Pramono Anung Desak Transparansi Keuangan Pemprov DKI dan BUMD

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta transparansi keuangan dari perangkat daerah hingga BUMD untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.