Ranperda Perikanan Sulbar: Dorong Kesejahteraan Nelayan dan Kelola Ekosistem Laut
DPRD Sulbar bahas Ranperda pengelolaan perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, melindungi ekosistem, dan mengatur zona perikanan serta perizinan usaha.
Mamuju, 16 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Tujuan utama Ranperda ini mulia: meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di seluruh wilayah pesisir Sulbar. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan melindungi kelestarian lingkungan laut.
Lima Isu Strategis dalam Ranperda
Menurut Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, Dr. Musra Awaluddin, Ranperda ini mencakup lima isu strategis. Pertama dan terpenting, peningkatan kesejahteraan nelayan kecil menjadi fokus utama. Hal ini akan dicapai melalui berbagai program dan kebijakan yang tertuang dalam Ranperda tersebut. Kedua, perlindungan ekosistem pesisir sebagai sumber daya ekonomi nelayan juga menjadi prioritas. Keberlanjutan ekosistem laut sangat penting untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan.
Ketiga, Ranperda ini akan mengatur pengelolaan zona perikanan di Sulbar. Pengaturan zona ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan di satu area. Keempat, mekanisme perizinan usaha perikanan akan disederhanakan dan diperjelas dalam Ranperda ini. Perizinan yang transparan dan efisien akan memudahkan nelayan dalam menjalankan usahanya. Terakhir, Ranperda ini juga akan mengatur pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya laut untuk mencegah kerusakan ekosistem. Pengawasan yang ketat akan memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab.
Proses Harmonisasi dan Harapan
Saat ini, Ranperda tersebut sedang dalam proses harmonisasi bersama antara DPRD Sulbar dan Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Sulbar. Proses ini dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "Proses harmonisasi dilaksanakan secara cermat dan teliti serta akurat, karena dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan serta analisis norma yang terkait dengan Ranperda tersebut," jelas Dr. Musra Awaluddin.
Harmonisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan Sulbar. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya laut akan lebih terarah dan terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perikanan. DPRD Sulbar berharap Ranperda ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini penting agar Ranperda dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan sektor perikanan dan kelautan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kesimpulan
Ranperda pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Sulawesi Barat merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan melindungi kelestarian lingkungan laut. Dengan mencakup lima isu strategis dan melalui proses harmonisasi yang cermat, diharapkan Ranperda ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan di Sulbar. Keberhasilan Ranperda ini akan berdampak positif bagi ekonomi daerah dan kehidupan nelayan di Sulbar.
