Ratusan Siswa SMP di Buleleng Tak Bisa Membaca, Dewan Pendidikan Sebut Faktor Multifaceted

Dewan Pendidikan Buleleng ungkap ratusan siswa SMP kesulitan membaca, disebabkan pandemi COVID-19, kebijakan tanpa tinggal kelas, dan disleksia.

Singaraja, Bali (ANTARA) - Sebuah temuan mengejutkan datang dari Kabupaten Buleleng, Bali. Dewan Pendidikan Buleleng melaporkan bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah tersebut mengalami kesulitan membaca, bahkan tidak bisa membaca sama sekali. Temuan ini mengungkap permasalahan serius dalam sistem pendidikan di Buleleng, yang melibatkan berbagai faktor penyebab, mulai dari dampak pandemi hingga kebijakan pendidikan yang berlaku.

Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, I Made Sedana, mengungkapkan bahwa jumlah siswa yang mengalami kesulitan membaca bervariasi di setiap sekolah, mulai dari beberapa siswa hingga puluhan siswa. Sekolah-sekolah yang terdampak tersebar di hampir seluruh SMP di sembilan kecamatan. Data yang dihimpun bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan: lebih dari 400 siswa masih bermasalah dalam membaca dan mengeja, bahkan banyak yang sama sekali tidak bisa membaca.

Data ini, yang bersumber dari laporan kepala sekolah kepada Disdikpora, diyakini masih bisa bertambah. Pasalnya, data tersebut baru mencakup sekolah-sekolah di bawah naungan dinas, belum termasuk madrasah. Temuan ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembelajaran di tingkat dasar dan menengah di Buleleng.

Dampak Pandemi dan Kebijakan Tanpa Tinggal Kelas

Sedana menilai, permasalahan ini merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan segera. Ia menunjuk beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah penurunan kualitas pembelajaran selama pandemi COVID-19, terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD). "Kami di Dewan Pendidikan menilai bahwa masalah ini adalah krusial dan perlu harus ditangani sesegera mungkin. Jangan sampai dibiarkan. Harus ada upaya preventif pula pada pendidikan tingkat dasar," ujar Sedana.

Selain itu, kebijakan yang melarang siswa tinggal kelas juga turut menjadi sorotan. Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, namun Sedana menekankan pentingnya mencari solusi untuk mengatasi masalah siswa yang belum lancar membaca dan mengeja hingga mencapai SMP. "Memang aturannya jelas tidak boleh lagi anak tinggal kelas. Jadi, sampai SMP tetap tidak bisa membaca dan mengeja. Tetapi, jangan hal tersebut dijadikan alasan untuk tidak menuntaskan permasalahan anak yang belum lancar membaca dan mengeja," paparnya.

Sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Sedana menyoroti pentingnya pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca. Metode ini dinilai efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi siswa dengan kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda.

Disleksia sebagai Faktor Penentu

Faktor lain yang turut menjadi penyebab adalah disleksia. Sedana menjelaskan bahwa disleksia merupakan kondisi yang menyebabkan kesulitan dalam menulis, mengeja, berbicara, dan membaca akibat kelainan tertentu. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor penyebab banyak siswa di Buleleng yang mengalami kesulitan membaca.

"Kami sudah lapor dengan kepala daerah dan akan bekerja sama dengan berbagai pihak jika memang masalahnya adalah faktor khusus. Salah satunya akibat disleksia," kata Sedana. Hal ini menunjukkan komitmen Dewan Pendidikan Buleleng untuk mencari solusi komprehensif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.

Pihak Dewan Pendidikan Buleleng telah melaporkan temuan ini kepada pemerintah daerah dan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Upaya preventif di tingkat SD dan intervensi khusus untuk siswa dengan disleksia menjadi bagian penting dari solusi yang akan diterapkan.

Temuan ini menjadi pengingat penting tentang perlunya perhatian lebih terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam mendeteksi dan mengatasi kesulitan belajar pada anak sejak dini. Solusi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.