Relokasi Warga Gaza: Ide AS Dinilai Tak Mungkin Terjadi

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menegaskan gagasan Amerika Serikat untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza sebagai ide yang mustahil karena berbagai faktor politik dan kemanusiaan.

Jakarta, 27 Januari 2024 - Gagasan Amerika Serikat (AS) untuk merelokasi warga Palestina di Jalur Gaza mendapat penolakan keras dari Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla. Menurut JK, wacana ini sangat tidak mungkin terealisasi. Pernyataan tersebut disampaikan JK menanggapi rencana kunjungan utusan Donald Trump ke Gaza, sebagaimana diberitakan NBC News pada 18 Januari 2024.

Ide relokasi warga Gaza, yang muncul saat era kepresidenan Donald Trump, dinilai JK sebagai sesuatu yang mustahil. Ia menjelaskan beberapa alasan yang mendasari pandangannya tersebut.

Pertama, tidak ada pemimpin negara yang akan rela membiarkan rakyatnya meninggalkan tanah kelahiran sendiri. Hal ini berlaku baik untuk Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, maupun pemimpin negara lain yang mungkin dijadikan tujuan relokasi, termasuk Indonesia.

Kedua, JK yakin Palestina, sebagai bangsa yang memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, telah memiliki perencanaan pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat konflik. Sebagai contoh, kemampuan mereka membangun ratusan kilometer terowongan di bawah kota Gaza menunjukkan kapasitas mereka.

“Sesuatu yang tidak mungkin, presiden tidak akan setuju,” tegas JK saat ditemui di Kantor DMI Pusat, Jakarta. Ia menambahkan bahwa ide relokasi warga Gaza merupakan gagasan yang tidak realistis.

Lebih lanjut, JK menghimbau masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, untuk tidak terlalu khawatir dengan wacana ini. Ia mengingatkan bahwa Donald Trump dikenal sebagai sosok yang kontroversial, sehingga wacana tersebut perlu dilihat dari konteks tersebut.

Sikap serupa juga disampaikan Kementerian Luar Negeri RI. Juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, menegaskan pada Senin (20 Januari 2024) bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan relokasi warga Palestina dari pihak manapun, termasuk dari Amerika Serikat. “Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” kata Soemirat.

Kesimpulannya, wacana relokasi warga Gaza dari AS dinilai tidak realistis oleh berbagai pihak, baik dari tokoh masyarakat seperti Jusuf Kalla maupun dari pemerintah Indonesia. Beberapa faktor, termasuk penolakan pemimpin negara dan kemampuan Palestina untuk membangun kembali Jalur Gaza, memperkuat pandangan tersebut.