Komnas HAM Dorong Pembahasan RUU KUHAP yang Partisipatif dan Berkeadilan
Komnas HAM Dorong Pembahasan RUU KUHAP yang Partisipatif dan Berkeadilan

Komnas HAM mendorong pembahasan RUU KUHAP dengan mengedepankan partisipasi publik, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan, dan penghormatan HAM.

RUU KUHAP: Penguatan Perlindungan HAM dan Peran Advokat
RUU KUHAP: Penguatan Perlindungan HAM dan Peran Advokat

RUU KUHAP yang tengah dibahas DPR RI diharapkan memperkuat perlindungan HAM, khususnya bagi saksi dan korban, serta meningkatkan peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

RUU KUHAP Segera Dibahas, Maksimalkan Keadilan Restoratif dan Perlindungan Kelompok Rentan
RUU KUHAP Segera Dibahas, Maksimalkan Keadilan Restoratif dan Perlindungan Kelompok Rentan

Komisi III DPR RI akan segera membahas RUU KUHAP bersama pemerintah setelah menerima Surpres, dengan fokus pada keadilan restoratif dan perlindungan kelompok rentan.

Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

KY Usul Pengawasan APH Masuk RUU KUHAP: Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hak
KY Usul Pengawasan APH Masuk RUU KUHAP: Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hak

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar pengawasan aparat penegak hukum (APH) diatur dalam revisi RUU KUHAP untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak tersangka/terdakwa, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

DPR dan KY Bahas RUU KUHAP Baru: Fokus Keadilan Restoratif
DPR dan KY Bahas RUU KUHAP Baru: Fokus Keadilan Restoratif

Komisi III DPR RI dan Komisi Yudisial (KY) menggelar rapat membahas revisi KUHAP untuk menyesuaikan dengan KUHP baru, yang menekankan keadilan restoratif dan pengawasan proses hukum.

Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Revisi KUHAP-KUHP: Jalan Menuju Reformasi Kepolisian?
Revisi KUHAP-KUHP: Jalan Menuju Reformasi Kepolisian?

YLBHI menilai revisi KUHAP dan KUHP sebagai langkah krusial dalam mereformasi kepolisian, memastikan kontrol kewenangan, dan penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

RUU KUHAP: Penguatan Penegakan Hukum, Keseimbangan Kewenangan, dan Sinergi Antar Lembaga
RUU KUHAP: Penguatan Penegakan Hukum, Keseimbangan Kewenangan, dan Sinergi Antar Lembaga

Pakar Hukum Unair menyoroti pentingnya RUU KUHAP untuk memperkuat penegakan hukum dengan menciptakan keseimbangan kewenangan antar lembaga dan sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu.