RKPD Kota Malang 2026: Fokus Inklusi dan Keadilan untuk Semua Warga
DPRD Kota Malang mendorong agar RKPD 2026 mengakomodasi seluruh permasalahan warga dan memastikan keberpihakan serta keadilan dalam setiap program yang dijalankan.
Pembahasan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2026 sedang gencar dilakukan. DPRD Kota Malang menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang inklusif dan mengakomodasi semua permasalahan di Kota Malang. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Minggu (2/2) lalu di Kota Malang. RKPD yang dimaksud harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Amithya menjelaskan, kata kunci penyusunan RKPD 2026 adalah 'inklusif'. Konsep ini akan diwujudkan dalam kebijakan dan program kerja yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. "Pelibatan banyak pihak akan memaksimalkan penyelesaian permasalahan di Kota Malang, baik sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya," ujarnya.
RKPD 2026 juga harus memastikan keberpihakan dan keadilan bagi semua warga. Program-program yang direncanakan harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga Kota Malang. Hal ini penting karena RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Timur 2025-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Amithya berharap, pembahasan RKPD 2026 yang saat ini berjalan di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dapat dilanjutkan oleh pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin. Proses transisi ini akan memastikan keselarasan program RKPD dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
Proses penyesuaian program dengan visi-misi kepala daerah terpilih sangat penting. Hal ini bertujuan agar program dan regulasi yang dihasilkan pemerintah daerah selaras dengan koridor kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, konsep makro sudah tersusun dan tinggal disesuaikan pada kebijakan mikro.
Pembahasan RKPD 2026 telah dimulai sejak Kamis (23/1) dengan melibatkan 250 peserta dari kalangan eksekutif, legislatif, akademisi, dan komunitas. Fokus utama pembahasan adalah mendukung transformasi ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Tema RKPD Kota Malang 2026 sendiri adalah 'Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global'.
Kesimpulannya, DPRD Kota Malang mendorong agar RKPD 2026 menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, inklusif, dan berkeadilan, memastikan semua program memberikan manfaat bagi seluruh warga Kota Malang. Pembahasan yang melibatkan berbagai pihak diharapkan menghasilkan RKPD yang efektif dan berkelanjutan.
