Pemkot Kediri Cermati Usulan Musrenbang untuk RKPD 2026
Pemerintah Kota Kediri meminta perangkat daerah untuk cermat menelaah usulan Musrenbang guna penyusunan RKPD 2026 yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, tengah gencar mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam upayanya menciptakan pembangunan yang efektif dan berdampak bagi masyarakat, Pemkot Kediri meminta seluruh perangkat daerah untuk cermat menelaah usulan-usulan yang telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, di Kediri, Jumat (7/3).
Chevy menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan. "Perencanaan memiliki peranan penting dalam keseluruhan pembangunan," ujarnya. Dengan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak, diharapkan program kerja yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Forum perangkat daerah pun digelar untuk memperkuat rencana kerja pemerintah daerah yang berbasis usulan masyarakat.
Langkah Pemkot Kediri ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan rencana kerja perangkat daerah dengan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Proses ini juga dimanfaatkan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program prioritas, memastikan keselarasan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. "Ini sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja. Kami juga mempertajam target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka optimalisasi sasaran pemerintah daerah," jelas Chevy.
Menyusun RKPD 2026 yang Berbasis Aspirasi Masyarakat
Hasil dari forum perangkat daerah tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. RKPD ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Kota Kediri yang dijadwalkan pada tanggal 11-12 Maret 2025. Sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah serta masyarakat diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kediri.
Chevy kembali menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan kolaborasi dalam pembangunan. Ia berharap, dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak, program kerja yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.
Pemkot Kediri juga telah menyelesaikan Musrenbang tingkat kecamatan. Proses ini juga mencakup fasilitasi aspirasi dari kelompok penyandang disabilitas melalui Musrenbang tematik gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Musrenbang Tematik GEDSI: Wujudkan Pembangunan Berkeadilan
Musrenbang tematik GEDSI merupakan bentuk komitmen Pemkot Kediri dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok inklusif lainnya. Tujuan utama dari Musrenbang GEDSI adalah memperkuat partisipasi aktif kelompok-kelompok tersebut dalam perencanaan pembangunan.
Dengan melibatkan langsung kelompok-kelompok rentan ini, Pemkot Kediri berharap dapat merumuskan program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan mereka. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa pembangunan di Kota Kediri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
Melalui berbagai tahapan ini, Pemkot Kediri berupaya untuk memastikan bahwa RKPD 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses yang transparan dan partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pembangunan di Kota Kediri diharapkan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan serta visi dan misi kepala daerah, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.