{{caption}}
Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2025 Sesuai PMK 72/2024, Buruh Tani Tembakau Desak Regulasi Daerah!

Alokasi DBHCHT Lombok Tengah 2025 sesuai PMK 72/2024, buruh tani tembakau mendesak Pemda membuat regulasi yang berpihak pada petani tembakau.

{{caption}}
Lombok Utara Luncurkan Program Pinjaman Modal Tanpa Bunga untuk UMKM

Pemerintah Lombok Utara meluncurkan program pinjaman modal tanpa bunga bagi UMKM pada tahun 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program kerja 99 hari Bupati dan Wakil Bupati.

{{caption}}
Pemkab Bangkalan Suntik Modal Rp4,5 Miliar untuk Dongkrak IKM Lokal

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan bantuan modal usaha senilai Rp4,5 miliar kepada 400 pelaku IKM melalui program DBHCHT 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

{{caption}}
6.000 Petani Tembakau Dompu Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Dompu melindungi 6.000 petani tembakau dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, memanfaatkan dana DBHCHT.

{{caption}}
Demak Siap Salurkan BLT Petani Tembakau dan Buruh Rokok Rp11,8 Miliar

Pemerintah Kabupaten Demak siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani tembakau dan buruh rokok senilai Rp11,81 miliar untuk 9.841 penerima manfaat selama empat bulan.

{{caption}}
Lombok Barat Anggarkan Rp500 Juta untuk Subsidi Bunga Pinjaman UMKM

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan Rp500 juta untuk subsidi bunga pinjaman UMKM hingga Rp25 juta per pelaku usaha, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

{{caption}}
BLT Buruh Rokok Kudus Cair Pekan Depan, Total Rp60 Miliar!

Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp60,99 miliar untuk 50.828 buruh rokok pekan depan, sebagai bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

{{caption}}
Sertifikasi Halal Gratis untuk Ribuan UMKM Lombok Timur

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi ribuan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis pada tahun 2024 melalui program Kementerian Koperasi dan UKM, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.