Rumah Layak Huni NTB Naik Jadi 69,8 Persen di 2025

Pemerintah NTB memproyeksikan peningkatan persentase rumah layak huni hingga 69,8 persen pada 2025, berkat kolaborasi berbagai pihak dalam memperbaiki sekitar 20 ribu unit rumah.

Mataram, 22 Januari 2024 - Kabar baik datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB)! Provinsi ini menargetkan peningkatan signifikan jumlah rumah layak huni hingga mencapai 69,8 persen pada tahun 2025. Angka ini meningkat dari 66,31 persen di tahun 2023 dan 67,74 persen di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB, Sadimin, peningkatan persentase rumah layak huni ini ditargetkan karena adanya penambahan sekitar 20 ribu unit rumah yang telah diperbaiki. Perbaikan ini merupakan hasil kerja keras kolaboratif antara pengembang, pemerintah provinsi, Badan Amil Zakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya bersama ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengatasi permasalahan perumahan di NTB.

Meskipun terjadi peningkatan, tantangan masih ada. Pada tahun 2025, diperkirakan masih terdapat sekitar 31,20 persen atau 498 ribu unit rumah yang tidak layak huni dari total 1,64 juta kepala keluarga di NTB. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menyediakan rumah layak huni masih harus terus digencarkan.

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, menekankan bahwa perbaikan rumah tak layak huni bukan hanya sekadar pembangunan fisik. Lebih dari itu, ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah. Rumah layak huni menjadi fondasi penting bagi kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat NTB.

Data menunjukkan bahwa backlog kepemilikan rumah di NTB mencapai 7,6 persen atau sekitar 121.782 unit rumah. Selain itu, luas kawasan kumuh hingga tahun 2024 mencapai 1.412 hektare, yang terdiri dari berbagai wilayah dengan kewenangan pengelolaan yang berbeda, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten.

Kawasan kumuh dengan luas di atas 15 hektare dikelola pemerintah pusat (25 lokasi, 525,66 hektare), 10-15 hektare dikelola pemerintah provinsi (29 lokasi, 365 hektare), dan di bawah 10 hektare dikelola pemerintah kabupaten (146 lokasi, 520 hektare). Pemerintah daerah terus berupaya mengelola kawasan kumuh ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pj. Gubernur Hassanudin berharap program peningkatan rumah layak huni dapat terus berkembang dan menjangkau seluruh pelosok NTB. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat NTB dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman.