Satu Data Aceh Resmi Diluncurkan, Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Efisien
Pemerintah Aceh meluncurkan inisiatif Satu Data Aceh untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dengan data akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mendukung visi pembangunan Aceh 2025-2030.
Pemerintah Aceh resmi meluncurkan inisiatif Satu Data Aceh pada Selasa, 29 April 2023 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, berbasis data akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Peluncuran ini menjawab kebutuhan akan data yang valid dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan yang optimal dalam pembangunan Aceh.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Beliau menyatakan, "Ketika integrasi dan validitas data belum terwujud, proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kehadiran satu data Aceh adalah sebuah langkah strategis."
Inisiatif ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Aceh 2025-2030 dan termasuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Integrasi Data untuk Pembangunan Aceh
Bappeda Aceh ditunjuk sebagai Koordinator Forum Satu Data, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh bertindak sebagai Walidata. Pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai produsen data dan Walidata pendukung. M. Nasir mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Pusat, program SKALA, dan Pemerintah Australia terhadap inisiatif ini.
Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, akan dilakukan perluasan penggunaan aplikasi pendukung seperti SIGAP yang saat ini baru digunakan di 41 persen gampong (desa) di Aceh. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh.
M. Nasir menambahkan, "Dengan semangat kolaborasi, satu data Aceh diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh."
Dukungan Penuh dari Program SKALA dan Kominsa Aceh
Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, menegaskan bahwa peluncuran Satu Data Aceh mendapat dukungan penuh dari program SKALA, sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi aktif dari seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan lainnya.
Marwan Nusuf menambahkan, "Seluruh admin data di SKPA sebelumnya sudah kami latih secara teknis terkait penggunaan platform ini. Kami berharap dukungan penuh semua pihak agar pelaksanaan satu data Aceh ke depan berjalan optimal."
Program Satu Data Aceh ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan di Aceh. Dengan adanya data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses, diharapkan proses pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pihak yang terlibat. Dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan operasionalisasi Satu Data Aceh berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Langkah ini menandai komitmen Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan teknologi informasi dan data sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan di Aceh. Harapannya, Satu Data Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan bermanfaat.
