Sri Mulyani Ungkap Hasil Pertemuan Strategis dengan Menkeu AS: Indonesia di Ambang Kesepakatan Dagang Baru

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menkeu AS, membahas kebijakan global dan peluang kesepakatan dagang baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini mengungkapkan hasil pertemuannya yang strategis dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent. Pertemuan tersebut berlangsung di Washington DC, dalam rangkaian Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025. Pertemuan ini tidak hanya membahas hubungan bilateral Indonesia-AS, tetapi juga menyoroti peran penting AS dalam lembaga-lembaga multilateral dan dampaknya terhadap perekonomian global, khususnya bagi Indonesia.

Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat lalu, Sri Mulyani menyampaikan inti pembahasan pertemuan tersebut. Salah satu poin penting yang dibahas adalah komitmen AS untuk tetap menjadi anggota dan pemimpin lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Hal ini, menurut Sri Mulyani, disampaikan langsung oleh Menkeu AS, Scott Bessent. "Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia," ujar Sri Mulyani.

Pernyataan Menkeu AS ini memiliki implikasi yang signifikan bagi Indonesia. Posisi AS yang kuat dalam institusi global akan berpengaruh pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk hubungan ekonomi Indonesia-AS. Oleh karena itu, memahami sudut pandang AS menjadi kunci bagi Indonesia dalam memetakan strategi ekonomi ke depan.

Indonesia Dorong Negosiasi Tarif Resiprokal

Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS saat ini sedang mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan. Menanggapi hal ini, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi negosiasi tarif resiprokal yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan pentingnya mempelajari perkembangan hubungan AS-China, mengingat pengaruhnya terhadap Indonesia dan kawasan ekonomi dunia. "Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan kabar positif. Proposal yang diajukan Indonesia dinilai komprehensif dan visioner oleh pihak AS. Pemerintah AS mengapresiasi respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri. "Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement," tutur Menkeu.

Langkah Konkret dan Target Waktu

Sebagai bukti keseriusan dan kemajuan dalam negosiasi, Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Penandatanganan ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadi salah satu dari 20 negara pertama yang mencapai tahap ini. Keberhasilan ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam kancah ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian negosiasi teknis dalam waktu 60 hari ke depan. "Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari," kata Airlangga. Target waktu yang relatif singkat ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan AS.

Pertemuan antara Menkeu RI dan Menkeu AS ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Dengan pendekatan diplomasi yang aktif dan proposal yang komprehensif, Indonesia optimis dapat mencapai kesepakatan dagang baru yang akan memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian nasional. Proses negosiasi yang sedang berjalan menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing di pasar global.