Posisi Dubes RI di AS Kosong, Tak Ganggu Negosiasi Tarif Timbal Balik: Kemenlu
Meskipun posisi Dubes RI untuk AS masih kosong, Kementerian Luar Negeri memastikan negosiasi tarif timbal balik dengan AS tetap berjalan lancar, dipimpin langsung oleh Menko Airlangga Hartarto.
Jakarta, 7 April 2025 - Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang masih kosong tidak akan menghambat negosiasi kebijakan tarif timbal balik dengan AS. Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menyatakan bahwa tim delegasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memiliki kapasitas untuk melakukan negosiasi tingkat tinggi.
Hal ini disampaikan Oegroseno dalam konferensi pers pada Senin, 7 April 2025 di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa negosiasi akan dilakukan pada tingkat menteri, sehingga kekosongan posisi Dubes RI di AS tidak akan menjadi kendala. "Oleh karena itu, (proses negosiasi) akan berupa pertemuan tingkat tinggi," tegas Oegroseno.
Kekosongan posisi Dubes RI di AS diakui Oegroseno disebabkan oleh pergantian pemerintahan baru-baru ini. Namun, pemerintah tetap optimis proses negosiasi akan berjalan lancar. Meskipun demikian, Oegroseno menekankan bahwa masih terlalu dini untuk memprediksi hasil negosiasi, termasuk tingkat tarif yang akan disepakati.
Negosiasi Tarif Timbal Balik AS: Strategi Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa paket negosiasi yang akan dibawa ke Washington D.C. untuk membahas kebijakan tarif timbal balik AS. Menteri Airlangga Hartarto sendiri menekankan pentingnya jalur diplomasi sebagai solusi terbaik, yang akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu menerapkan langkah-langkah balasan terhadap tarif timbal balik tersebut.
Sebelum melakukan negosiasi dengan AS, pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu bertemu dengan para pemimpin negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyatukan sikap regional. "Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara ASEAN, dan Menteri Perdagangan akan berkomunikasi dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan lainnya untuk menyatukan sikap kita sebagai ASEAN," ujar Hartarto.
Indonesia berupaya meningkatkan impor dan investasi dari AS, termasuk melalui pembelian minyak dan gas. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mendorong impor dari AS, sekaligus menjaga daya saing ekspor Indonesia ke AS.
Langkah Antisipatif dan Optimisme Pemerintah
Meskipun posisi Dubes RI di AS masih kosong, pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme dalam menghadapi negosiasi tarif timbal balik dengan AS. Tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Airlangga Hartarto dinilai memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjalankan proses negosiasi tingkat tinggi.
Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebelum negosiasi dengan AS juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun konsensus regional. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dan mencapai hasil yang saling menguntungkan.
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, termasuk penyiapan paket negosiasi dan insentif fiskal dan non-fiskal, pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua negara.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tarif timbal balik melalui jalur diplomasi dan kerja sama, bukan konfrontasi. Hal ini diharapkan dapat menjaga hubungan bilateral Indonesia-AS tetap harmonis dan saling menguntungkan.
