Delegasi RI Negosiasikan Tarif Timbal Balik dengan AS di Washington DC

Menteri Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia ke AS pada 16-23 April untuk negosiasi tarif timbal balik, merespon tarif 32 persen dari AS dan membahas peningkatan investasi.

Jakarta, 14 April 2025 - Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) untuk negosiasi tarif timbal balik. Tim, dipimpin Menko Airlangga Hartarto, akan berada di Washington DC pada 16-23 April 2025. Presiden Prabowo Subianto menugaskan delegasi ini sebagai respons atas tarif impor 32 persen yang diberlakukan pemerintah AS sebelumnya. Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan negosiasi.

Delegasi ini terdiri dari sejumlah menteri kunci dan kepala lembaga. Selain Menko Airlangga, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ketua OJK Mahendra Siregar termasuk di dalamnya. Mereka akan bertemu dengan pejabat tinggi AS, termasuk USTR, Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury.

"Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury," jelas Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.

Paket Negosiasi Indonesia di AS

Indonesia telah mempersiapkan sejumlah strategi negosiasi. Pertama, revitalisasi Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) akan diajukan. Kedua, Indonesia akan mengajukan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta evaluasi pelarangan dan pembatasan barang ekspor impor AS.

Ketiga, peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas diusulkan. Keempat, pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor Indonesia ke AS. Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang diundang Presiden AS untuk membahas negosiasi tarif impor ini.

"Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington," tuturnya. Delegasi siap bernegosiasi kebijakan tarif dengan utusan Presiden AS dan membahas perluasan investasi antar kedua negara. "Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan," tambah Menko Airlangga.

Harapan dan Implikasi Negosiasi

Negosiasi ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Suksesnya negosiasi akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses pasar ekspor dan menarik investasi AS. Namun, tantangan tetap ada, mengingat perbedaan kepentingan dan posisi tawar masing-masing negara.

Hasil negosiasi ini akan sangat menentukan arah kerjasama ekonomi Indonesia-AS ke depan. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan akan menjadi bukti kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional. Proses negosiasi ini juga akan menjadi perhatian dunia, mengingat posisi strategis kedua negara dalam ekonomi global.

Keberhasilan delegasi Indonesia dalam negosiasi ini akan berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan perdagangan bilateral. Suksesnya negosiasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sebaliknya, kegagalan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.