Ekonom Apresiasi Langkah Prabowo-Airlangga Negosiasikan Tarif Dagang dengan AS
Ekonom Syafruddin Karimi memuji penunjukan Airlangga Hartarto sebagai negosiator tarif dagang Indonesia-AS, menyebutnya strategi diplomasi teknis yang cerdas, namun mengingatkan pentingnya menjaga kemandirian ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator negosiator tarif perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi. Penunjukan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara. Negosiasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
Menurut Syafruddin Karimi, strategi yang diambil pemerintah dengan mengutus Airlangga merupakan bentuk diplomasi berbasis teknis yang efektif. Hal ini terlihat dari proposal lima pilar yang diajukan Airlangga kepada pemerintah AS. Proposal tersebut menunjukkan inisiatif Indonesia dalam menawarkan solusi, bukan hanya menunggu reaksi dari AS. "Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak," ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Syafruddin menekankan pentingnya sosok yang ahli di bidang ekonomi untuk memimpin negosiasi tarif dagang dengan AS. Negosiasi ini sangat krusial karena menyangkut sektor ekonomi yang vital bagi Indonesia. Ia menilai surat Menko Airlangga kepada Pemerintah AS merupakan langkah awal yang strategis untuk negosiasi lanjutan. Meskipun strategi negosiasi ini dinilai cerdas, tetap ada potensi bahaya, yaitu kemungkinan Indonesia memberikan konsesi yang berlebihan.
Negosiasi Cerdas, Waspadai Konsesi Berlebihan
Syafruddin mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam negosiasi. Tim negosiator Indonesia harus menghindari pengorbanan kemandirian industri strategis nasional demi mencapai kesepakatan. Ia menyarankan agar deregulasi tidak dijadikan komoditas utama dalam negosiasi tarif dengan AS. Hal ini untuk mencegah potensi kerugian jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut, Syafruddin menekankan pentingnya menjaga ruang kebijakan nasional. Negosiasi harus dilakukan tanpa mengurangi prinsip kedaulatan dan keadilan sosial dalam pembangunan. "Langkah ke depan harus didasarkan pada prinsip Indonesia bukan objek reformasi global, tetapi subjek yang menentukan arah kepentingannya sendiri," tegasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan global.
Airlangga memimpin tim negosiator ke AS untuk membahas tarif resiprokal yang akan ditetapkan. Indonesia termasuk negara yang diterima AS untuk bernegosiasi sejak awal pengumuman kenaikan tarif impor oleh Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia telah mengajukan proposal negosiasi yang berisi lima kepentingan nasional.
Lima Pilar Negosiasi Indonesia-AS
Proposal tersebut mencakup beberapa poin penting. Pertama, kebutuhan energi nasional Indonesia yang akan tetap membeli dari AS. Kedua, perjuangan pasar ekspor Indonesia ke AS agar mendapatkan tarif adil dan kompetitif. Ketiga, deregulasi untuk memudahkan berusaha di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, mendapatkan nilai tambah melalui kerja sama rantai pasok (supply chain) industri strategis dan mineral kritis (critical mineral). Terakhir, akses teknologi di berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, dan energi baru terbarukan.
Pemerintah AS telah menerima dan mengapresiasi proposal tersebut. Airlangga menyatakan bahwa proposal ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan di dalam negeri. Proses negosiasi akan dilanjutkan dengan pendekatan dan konsultasi internal, serta komunikasi dengan pihak AS di tingkat teknis. "Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri ataupun komunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis," jelas Airlangga.
Negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan AS memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian kedua negara. Keberhasilan negosiasi ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Namun, penting bagi Indonesia untuk tetap berhati-hati dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak merugikan kepentingan nasional jangka panjang.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam menunjuk Airlangga Hartarto sebagai negosiator dan penyusunan proposal lima pilar menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Namun, pengawasan ketat dan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika negosiasi internasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan melindungi kepentingan nasional.
