Sulsel Komitmen Terapkan Ekonomi Hijau: Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
Pemprov Sulsel berkomitmen menerapkan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan, mengarusutamakan gender dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya untuk menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dalam Forum Konsultasi Publik di Makassar pada Kamis (27/2). Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Menurut Jufri Rahman, penyusunan rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau merupakan langkah strategis yang telah diambil. Proses ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan. Pembangunan rendah karbon (PRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau juga menjadi fokus utama.
Konsep ekonomi hijau ini diintegrasikan ke dalam berbagai perencanaan pembangunan daerah, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJMD, dan Renstra OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sulsel dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau secara terstruktur dan terintegrasi.
Langkah Konkret Implementasi Ekonomi Hijau di Sulsel
Pemprov Sulsel telah menunjukkan komitmen nyata dalam menerapkan ekonomi hijau. Salah satu buktinya adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam Kelompok Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan. Proses penyusunan rencana induk dan peta jalan ekonomi hijau dilakukan secara inklusif dan berbasis data yang dikumpulkan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Analisis mendalam telah dilakukan untuk memahami karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah. Dari hasil analisis tersebut, strategi dan intervensi yang tepat akan dirumuskan untuk memastikan keberhasilan implementasi ekonomi hijau di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Data yang akurat dan komprehensif menjadi kunci keberhasilan perencanaan dan implementasi program ini.
Jufri Rahman menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi hijau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan. Pemprov Sulsel menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Pengarusutamaan Gender dalam Ekonomi Hijau
Dalam penerapan ekonomi hijau, Pemprov Sulsel juga mengarusutamakan gender. Jufri Rahman menyatakan bahwa perempuan seringkali berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, peran perempuan harus diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi hijau.
Dengan melibatkan perempuan secara aktif, diharapkan program ekonomi hijau dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat, khususnya perempuan di daerah.
Keterlibatan aktif perempuan dalam perencanaan dan implementasi ekonomi hijau akan memastikan bahwa program ini tidak hanya berdampak positif pada ekonomi, tetapi juga pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan.
Pemprov Sulsel berkomitmen untuk terus berupaya dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengarusutamakan gender, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Selatan.
