Sumatera Bangun PLTS Apung Terbesar: Menuju Energi Bersih, Namun Hadapi Penolakan Warga

Pemerintah berencana membangun PLTS apung terbesar di Danau Singkarak, Sumatra, namun proyek ini mendapat penolakan dari warga sekitar karena kekhawatiran kerusakan lingkungan dan janji yang tak ditepati.

Pemerintah Indonesia melalui PLN tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung terbesar di Sumatra, tepatnya di Danau Singkarak, Sumatra Barat. PLTS ini direncanakan memiliki kapasitas 50 MW AC (setara 76 MWp) dan melibatkan kerja sama dengan ACWA Power dari Arab Saudi dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak. Proyek ini diharapkan menjadi solusi untuk menghasilkan energi bersih dan mencapai target emisi nol pada tahun 2060, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan berbasis lokal, seperti pengembangan produk olahan ikan bilih.

Pembangunan PLTS apung di Danau Singkarak saat ini sedang dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Proses sosialisasi sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, Helmi Kautsar, menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini dirancang selaras dengan pelestarian lingkungan. PLN juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan, pelatihan, dan penyediaan alat tangkap ikan bagi nelayan, serta program konservasi ikan bilih.

Namun, rencana pembangunan PLTS apung ini mendapat tantangan berupa penolakan dari masyarakat sekitar Danau Singkarak. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan kerusakan lingkungan Danau Singkarak dan ekosistemnya, khususnya ikan bilih. Kekecewaan masyarakat atas janji-janji yang belum ditepati sebelumnya terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Danau Singkarak juga menjadi penyebab penolakan tersebut. Masyarakat menginginkan kepastian dan komitmen dari pemerintah dan PLN terkait dampak pembangunan PLTS apung ini terhadap kehidupan mereka.

PLTS Apung Danau Singkarak: Energi Bersih dan Pemberdayaan Masyarakat

PLTS apung di Danau Singkarak dirancang untuk memasok listrik tidak hanya di Sumatra Barat, tetapi juga wilayah lain di Pulau Sumatra. Proyek ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dan ekonomi hijau. Potensi energi terbarukan di Sumatra Barat, termasuk tenaga surya, air, dan panas bumi, sangat besar dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLN Indonesia Power juga berencana memberikan beasiswa bagi anak-anak di Kabupaten Tanah Datar untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Meskipun terdapat penolakan dari masyarakat, PLN dan pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah ini. Kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilakukan untuk meneliti ekosistem Danau Singkarak demi memastikan keberlanjutan lingkungan. Pihak terkait juga menekankan bahwa pembangunan PLTS apung ini tidak hanya berfokus pada energi bersih, tetapi juga harus berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Presiden Direktur PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, optimis bahwa PLTS apung Danau Singkarak akan menjadi pembangkit listrik dengan kapasitas terbesar di Sumatra. Pembangunan PLTS ini diharapkan dapat berkontribusi pada tercapainya target emisi nol Indonesia pada tahun 2060.

Penolakan Masyarakat dan Upaya Mencari Solusi

Masyarakat sekitar Danau Singkarak menolak rencana pembangunan PLTS apung karena khawatir akan kerusakan lingkungan dan ekosistem danau, termasuk populasi ikan bilih. Kekecewaan masyarakat atas janji-janji yang belum ditepati pada proyek PLTA sebelumnya juga menjadi faktor utama penolakan. Mereka menuntut kepastian dan komitmen dari pemerintah dan PLN untuk memastikan proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merusak lingkungan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pembangunan PLTS apung Danau Singkarak bertujuan untuk mendukung energi bersih dan berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk penolakan tersebut, akan dipertimbangkan. Andre Rosiade menekankan bahwa pembangunan PLTS harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan membuka lapangan kerja.

Anggota DPD RI dari Sumatra Barat, Irman Gusman, menyambut positif rencana pembangunan PLTS apung ini. Ia berharap proyek ini dapat berkontribusi dalam menjadikan Sumatra Barat sebagai provinsi hijau di Indonesia dan membantu mitigasi krisis iklim global. Gusman menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk mencari solusi optimal dan PLN menjelaskan manfaat PLTS apung secara menyeluruh kepada masyarakat.

Kesimpulannya, pembangunan PLTS apung Danau Singkarak merupakan proyek strategis yang memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, perlu adanya komunikasi dan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, PLN, dan masyarakat untuk mengatasi penolakan dan memastikan proyek ini berjalan dengan keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Penting untuk memenuhi janji-janji yang telah disampaikan sebelumnya dan memastikan pelestarian lingkungan Danau Singkarak tetap terjaga.