Sumatera Barat Siapkan 54 Ribu Dosis Vaksin Antisipasi PMK
Pemerintah Sumatera Barat menyiapkan 54 ribu dosis vaksin PMK untuk mencegah penyebaran penyakit pada ternak, dengan prioritas sapi dan kerbau di tahap awal.
Sumatera Barat (Sumbar) bersiap menghadapi potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan menyiapkan 54 ribu dosis vaksin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Muhammad Kamil, di Padang pada Selasa, 21 Januari.
Vaksin sebanyak 54 ribu dosis ini merupakan alokasi untuk tahun ini. Distribusi vaksin tahap pertama, sebanyak 20 ribu dosis, telah dimulai pada Senin, 20 Januari, dan ditargetkan selesai pada pekan ketiga Februari. Tahap kedua dan ketiga akan menyusul dengan alokasi 7.000 dan 27.000 dosis vaksin, yang diperkirakan tiba pada Juli.
Meskipun jumlah vaksin yang tersedia belum ideal jika dibandingkan dengan populasi ternak di Sumbar, Kamil berharap alokasi ini dapat meminimalisir penyebaran PMK. Pemberian vaksin akan diprioritaskan untuk sapi dan kerbau, mengingat pengalaman di tahun 2022-2023 menunjukkan kasus PMK pada kambing, domba, dan babi relatif lebih kecil. Namun, jika terdapat tambahan dosis vaksin, hewan ternak lainnya seperti kambing, domba, dan babi juga akan mendapatkan vaksin.
Strategi Vaksinasi PMK di Sumatera Barat
Pada tahun ini, pemerintah mengubah sasaran vaksinasi PMK dengan fokus pada sapi dan kerbau yang termasuk kategori budi daya atau pembibitan milik pemerintah. Sementara itu, masyarakat didorong untuk melakukan vaksinasi mandiri, terutama bagi hewan ternak yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1446 H. Untuk memfasilitasi hal ini, masyarakat yang telah membeli vaksin dari tiga perusahaan yang telah direkomendasikan pemerintah pusat, akan dibantu oleh petugas kesehatan hewan dalam proses penyuntikan.
Tantangan dan Solusi
Ketersediaan vaksin yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan PMK di Sumbar. Namun, strategi prioritas dan dukungan vaksinasi mandiri diharapkan mampu menekan angka penyebaran penyakit ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk memastikan ketersediaan vaksin dan mendukung akses masyarakat terhadap layanan vaksinasi hewan ternak.