Tenang, PPPK Bulungan Tetap Bekerja dan Terima Gaji Meski Pengangkatan Ditunda!
Bupati Bulungan memastikan lebih dari 1.000 calon PPPK tetap bekerja dan menerima gaji meski pengangkatan ditunda hingga 2026, berkat kebijakan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan kepastian kepada lebih dari 1.000 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus seleksi. Meskipun pengangkatan resmi ditunda hingga tahun 2026, mereka tetap dapat bekerja dan menerima gaji sebagai tenaga honorer. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Sabtu lalu (15/3).
Penundaan pengangkatan PPPK ini merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para calon PPPK yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Namun, Bupati Syarwani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk tetap mengakomodasi para calon PPPK tersebut dan memastikan kelancaran operasional pemerintahan.
"Saya berharap penundaan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan kekhawatiran bagi lebih dari 1.000 calon PPPK di Bulungan yang telah dinyatakan lulus," ujar Bupati Bulungan Syarwani. Ia memastikan bahwa komitmen ini tidak akan membebani anggaran daerah dan tetap berjalan sesuai rencana.
PPPK Bulungan Tetap Terima Gaji Hingga Pengangkatan Resmi
Bupati Syarwani memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan ini. Ia menekankan bahwa para calon PPPK tetap akan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai tenaga honorer. Lebih lanjut, beliau memastikan bahwa gaji mereka tetap akan dibayarkan hingga pengangkatan resmi sebagai PPPK dilakukan pada tahun 2026.
"Meskipun status mereka belum diangkat sebagai PPPK hingga 2026, mereka tetap dapat bekerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai tenaga honorer dan akan tetap menerima gaji," tegasnya. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembayaran gaji para calon PPPK ini.
Bupati juga memastikan bahwa penundaan pengangkatan ini tidak akan berdampak pada efisiensi anggaran daerah. "Gaji mereka tetap berjalan dan tidak terganggu dan Alhamdulillah ini tidak berdampak pada efisiensi anggaran," ungkapnya. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung para calon PPPK.
Anggaran yang telah dialokasikan untuk pembayaran gaji para calon PPPK ini menunjukan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kelancaran operasional pemerintahan. Dengan demikian, para calon PPPK dapat tetap berkontribusi dan menjalankan tugasnya dengan tenang.
Rekrutmen PPPK di Kabupaten Bulungan
Sebagai informasi tambahan, Kabupaten Bulungan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Rekrutmen yang dibuka hanya untuk PPPK dengan total formasi sebanyak 1.689. Dari jumlah tersebut, masih ada lebih dari 300 calon PPPK yang termasuk dalam gelombang kedua.
Jumlah formasi PPPK yang cukup besar ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Dengan adanya kepastian pembayaran gaji, diharapkan para calon PPPK dapat tetap fokus dan berkinerja optimal meskipun pengangkatan resmi masih menunggu waktu.
Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap penegasan ini dapat meredakan kekhawatiran para calon PPPK dan memastikan bahwa mereka tetap dapat bekerja dengan tenang hingga pengangkatan resmi dilakukan. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat tetap berjalan dengan lancar dan optimal.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para calon PPPK di Kabupaten Bulungan dapat merasa lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung dan memberikan kepastian bagi para calon PPPK tersebut.
