Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Konsep Ramah Lingkungan di Gedung Baru Kantor Wali Kota Mataram
Konsep Ramah Lingkungan di Gedung Baru Kantor Wali Kota Mataram

Pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru di Jalan Gajahmada mengusung konsep ramah lingkungan, menggabungkan unsur budaya lokal dan arsitektur modern, ditandai dengan peletakan batu pertama pada 30 April 2025.

#planetantara
Rp4 Miliar untuk Renovasi Puskesmas Karang Taliwang, Mataram
Rp4 Miliar untuk Renovasi Puskesmas Karang Taliwang, Mataram

Pemerintah Kota Mataram mendapat kucuran dana Rp4 miliar dari pemerintah pusat untuk merenovasi Puskesmas Karang Taliwang yang dinilai mendesak karena kondisi bangunan dan tingginya angka kunjungan pasien.

#planetantara
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Rp58 Miliar Segera Dilelang
Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Rp58 Miliar Segera Dilelang

Pemkot Mataram segera melelang proyek pembangunan kantor wali kota baru senilai Rp58 miliar di Jalan Lingkar Selatan, ditargetkan selesai akhir 2025.

#planetantara
Waskita Karya Bangun Gedung DPRD DIY Rp293,8 Miliar: Tantangan Bangunan Cagar Budaya
Waskita Karya Bangun Gedung DPRD DIY Rp293,8 Miliar: Tantangan Bangunan Cagar Budaya

PT Waskita Karya membangun gedung baru DPRD DIY senilai Rp293,8 miliar di lahan 5 hektar, menghadapi tantangan bangunan cagar budaya di lokasi sebelumnya.

#planetantara
Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Istana Wakil Presiden hingga Kantor OIKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Istana Wakil Presiden hingga Kantor OIKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan sejumlah gedung penting di IKN, termasuk Istana Wakil Presiden dan kantor OIKN yang ditargetkan rampung Maret 2025, terus berjalan.

konten ai
Ibu Kota Nusantara: Pembangunan Infrastruktur Tetap Lanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran
Ibu Kota Nusantara: Pembangunan Infrastruktur Tetap Lanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan infrastruktur di IKN tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, dengan fokus pada pembangunan tahap kedua pada 2025-2028.

konten ai
Pemkot Mataram Bangun Kantor Wali Kota Baru Rp58 Miliar: Siap Tempati 2026
Pemkot Mataram Bangun Kantor Wali Kota Baru Rp58 Miliar: Siap Tempati 2026

Pemkot Mataram akan membangun kantor wali kota baru senilai Rp58 miliar di Jalan Gajah Mada, ditargetkan rampung akhir 2025 dan siap ditempati awal 2026, guna menggantikan kantor lama yang dinilai kurang representatif.

konten ai
Pemkot Mataram Anggarkan Rp2,5 Miliar untuk Jalan Baru di Karang Anyar
Pemkot Mataram Anggarkan Rp2,5 Miliar untuk Jalan Baru di Karang Anyar

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan baru penghubung Jalan Batu Bolong Pagutan ke Jalan Nuraksa Karang Anyar guna mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas.

konten ai
Lelang Infrastruktur IKN: Rp11,2 Triliun untuk Gedung Legislatif-Yudikatif
Lelang Infrastruktur IKN: Rp11,2 Triliun untuk Gedung Legislatif-Yudikatif

Proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN senilai Rp11,2 triliun akan dilelang pada Februari 2025, dengan target penyelesaian pada 2028 untuk mendukung ibu kota politik baru.

IKN
IKN: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berjalan Sesuai Rencana
IKN: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berjalan Sesuai Rencana

Ketua MPR dan Kepala Otorita IKN optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap sesuai jadwal, ditargetkan menjadi pusat pemerintahan pada 2028, dan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

IKN
Rp48,8 Triliun Dialokasikan untuk Pembangunan IKN Tahap Berikutnya
Rp48,8 Triliun Dialokasikan untuk Pembangunan IKN Tahap Berikutnya

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan, melanjutkan proyek infrastruktur yang dimulai pada pemerintahan Jokowi.

IKN