Gubernur NTB Bantah Penundaan Mutasi Pejabat Terkait Politik
Gubernur NTB Bantah Penundaan Mutasi Pejabat Terkait Politik

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan penundaan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov NTB murni karena alasan administratif, bukan politis.

Mutasi Pejabat Tinggi Pemprov NTB Ditunda, Tunggu Rekomendasi Mendagri
Mutasi Pejabat Tinggi Pemprov NTB Ditunda, Tunggu Rekomendasi Mendagri

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan penundaan mutasi pejabat tinggi Pemprov NTB menunggu tanda tangan Mendagri pada rekomendasi mutasi tersebut.

Persiapan Transfer PNS ke IKN Nusantara Ditunda, Dimulai Kembali Tahun 2026
Persiapan Transfer PNS ke IKN Nusantara Ditunda, Dimulai Kembali Tahun 2026

Pemerintah menunda transfer Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 2026 mendatang, menunggu selesainya reorganisasi kabinet.

Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Usai Lebaran, Fokus Astacita dan Tupoksi
Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Usai Lebaran, Fokus Astacita dan Tupoksi

Wamendagri Bima Arya mengumumkan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar setelah Lebaran 2025, menyasar kepala daerah yang belum mengikuti gelombang pertama dan yang sengketanya ditolak MK.

Wali Kota Semarang Tunda Retret di Magelang, Ikuti Arahan Megawati
Wali Kota Semarang Tunda Retret di Magelang, Ikuti Arahan Megawati

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menunda retret kepala daerah di Magelang setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Retret Kepala Daerah 2025: Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama
Retret Kepala Daerah 2025: Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengumumkan pemangkasan durasi retret kepala daerah terpilih Pilkada 2024 dari 14 hari menjadi 7 hari untuk efisiensi anggaran, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Tunggu Putusan MK
Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Tunggu Putusan MK

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jadwal retret kepala daerah terpilih gelombang kedua pada Pilkada 2024 ditunda hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan resmi.

Sulsel Tunda Implementasi Inpres Efisiensi Belanja Negara
Sulsel Tunda Implementasi Inpres Efisiensi Belanja Negara

Pj. Gubernur Sulsel menunda implementasi Inpres efisiensi belanja negara hingga kepala daerah definitif dilantik, menunggu keputusan MK terkait sengketa Pilkada.

Pelantikan Kepala Daerah Ditunda: Mendagri Jelaskan Alasan Pembatalan
Pelantikan Kepala Daerah Ditunda: Mendagri Jelaskan Alasan Pembatalan

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan penundaan pelantikan 296 kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025 karena putusan sela Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada 2024, menunggu putusan dismissal MK.