Terungkap: PM Anwar Bicara Sengketa Laut Sulawesi, Ingatkan Kasus Sipadan-Ligitan dan Batu Puteh
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim angkat bicara mengenai sengketa Laut Sulawesi dengan Indonesia di Dewan Rakyat, menegaskan belum ada kesepakatan final.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, baru-baru ini memberikan penjelasan komprehensif terkait sengketa perbatasan maritim dengan Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam sesi tanya jawab di hadapan Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa, 23 Juli, di Kuala Lumpur.
Dalam kesempatan tersebut, PM Anwar menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final yang tercapai dengan pihak Indonesia mengenai sengketa Laut Sulawesi. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam isu kedaulatan nasional yang menyangkut batas negara.
Proses negosiasi mengenai sengketa Laut Sulawesi masih terus berlangsung. Pemerintah Malaysia, kata Anwar, tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan yang menyangkut kedaulatan negara.
Kedaulatan Nasional dan Proses Negosiasi
PM Anwar Ibrahim secara lugas menyatakan bahwa persoalan batas negara, baik laut, darat, maupun udara, bukanlah hal sepele. Isu ini secara langsung berkaitan dengan kedaulatan nasional Malaysia. Ia menegaskan bahwa Malaysia tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayahnya dengan mudah, karena menyangkut kedaulatan negara.
Mengingat kompleksitas isu perbatasan, Anwar menekankan bahwa negosiasi terkait sengketa Laut Sulawesi memerlukan pertimbangan matang. Proses ini tidak dapat diputuskan secara terburu-buru. Kesepakatan yang ditandatangani harus benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.
Ia juga mengingatkan kembali pengalamannya pada tahun 1996. Saat itu, ia pernah ditugaskan berunding dengan Presiden Soeharto mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Kasus tersebut akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002, yang menyatakan Pulau Sipadan dan Ligitan sah milik Malaysia.
Belajar dari Pengalaman Masa Lalu
Dalam konteks sengketa Laut Sulawesi, PM Anwar menggarisbawahi bahwa Malaysia terikat pada perjanjian internasional yang berlaku. Ia menyatakan pemerintah Malaysia tidak ingin menyerahkan atau kehilangan batas negara dengan mudah. Hal ini merujuk pada kasus sengketa Pulau Batu Puteh dengan Singapura.
Anwar secara spesifik menyebutkan bahwa keputusan terkait Pulau Batu Puteh dianggap sebagai “penyerahan yang terlalu mudah”. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam setiap langkah negosiasi perbatasan maritim.
PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sengketa Laut Sulawesi sempat menjadi topik diskusi khusus. Pembicaraan ini terjadi saat kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengajak untuk menuntaskan persoalan ini dengan solusi yang saling menguntungkan kedua negara.
Tantangan dan Harapan Penyelesaian
Presiden Prabowo Subianto, menurut Anwar, menyuarakan keinginan untuk segera menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun ini. Prabowo mengusulkan pendekatan serupa dengan model kerja sama yang telah terjalin, seperti Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) ataupun Joint Development Authority dengan Vietnam.
Namun, PM Anwar menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa Laut Sulawesi ini melibatkan persetujuan dari Kerajaan Negeri Sabah. Hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi dari pihak Kerajaan Sabah maupun Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai kesepakatan final.
Untuk melanjutkan pembahasan, PM Anwar mengumumkan rencana pertemuan lanjutan. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan kembali dilakukan pada 29 Juli 2025 di Jakarta. Harapan besar diletakkan pada pertemuan ini untuk mencapai kemajuan signifikan dalam penyelesaian sengketa Laut Sulawesi.
