Tiga Anak Anjing Ditahan di NTT karena Masuk Tanpa Dokumen
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT menahan tiga anak anjing dan 23 bibit tanaman buah dari Surabaya di Pelabuhan Ende karena masuk tanpa dokumen resmi, guna mencegah penyebaran penyakit.

Petugas karantina di Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tiga ekor anak anjing dan 23 bibit tanaman buah-buahan di Pelabuhan Ende. Ketiga anak anjing jenis poodle mix dan bibit tanaman tersebut diamankan pada Selasa, 18 Februari 202X, karena masuk ke NTT tanpa dilengkapi dokumen resmi yang dipersyaratkan.
Penindakan Tegas Cegah Penyebaran Penyakit
Penahanan ini dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit hewan dan tumbuhan di wilayah NTT. Plt Kepala Karantina NTT, Simon Soli, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran barang. "Penahanan ini kami lakukan untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah NTT," tegas Simon.
Pihak karantina rutin melakukan pengawasan ketat untuk menjaga NTT tetap bebas dari hama dan penyakit yang membahayakan hewan, ikan, dan tumbuhan. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan hewan dan tumbuhan di NTT serta mencegah kerugian ekonomi yang mungkin ditimbulkan.
Kronologi Penahanan di Pelabuhan Ende
Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Ende, Andreas Dewa, menjelaskan kronologi penemuan tersebut. Pengawasan rutin di Pelabuhan Ende mengungkap masuknya tiga ekor anak anjing dan 23 bibit tanaman buah yang dibawa oleh seorang penumpang berinisial YB. Ketiadaan dokumen resmi menjadi alasan utama penahanan ini.
Andreas Dewa menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. "Sesuai peraturan perundang-undangan, pemasukan dan pengeluaran media pembawa harus dilengkapi dengan dokumen kesehatan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa Pulau Flores dan Lembata merupakan kawasan karantina rabies, sehingga lalu lintas hewan penular rabies (HPR) sangat dibatasi.
Ancaman Rabies dan Aturan Karantina
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/KPTS/TN.150/8/2002 Tahun 2002 menetapkan Pulau Flores dan Lembata sebagai kawasan karantina rabies. Rabies, penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui hewan seperti anjing, kucing, dan kera, merupakan ancaman serius. Penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pusat dan berpotensi menular ke manusia.
Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing, sangat penting. Ketiga anak anjing poodle mix yang ditahan akan dikembalikan ke Surabaya, asal keberangkatannya. Tindakan ini sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mengatur persyaratan lalu lintas media pembawa.
Data Penindakan Karantina NTT
Berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), tercatat peningkatan tindakan karantina sepanjang tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, Karantina NTT melakukan 38 kali penahanan, 21 kali penolakan, dan 4 kali pemusnahan media pembawa yang melanggar aturan. Hingga saat ini di tahun 2025, sudah tercatat 2 kali penahanan.
Data tersebut menunjukkan komitmen Karantina NTT dalam menegakkan aturan dan melindungi wilayahnya dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan.
Imbauan Kepada Masyarakat
Simon Soli kembali mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan terkait lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan. Pelaporan kepada petugas karantina jika menemukan aktivitas mencurigakan sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran penyakit. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan keamanan wilayah NTT.