Tim Hukum Cabup Terpilih Gorontalo Utara Laporkan Thariq-Nurjana ke Polisi
Tim kuasa hukum pasangan calon bupati terpilih Gorontalo Utara, Roni Imran-Ramdhan Mapaliey, melaporkan pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi.
Sebuah laporan polisi mengejutkan datang dari Gorontalo. Tim hukum pasangan calon bupati (cabup) terpilih Gorontalo Utara, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, resmi melaporkan rivalnya, pasangan calon nomor urut dua, Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan pada Kamis, 30 Januari 2024.
Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi
Menurut Pangeran, ketua tim kuasa hukum Roni-Ramdhan, laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi Roni Imran. Pasangan Thariq-Nurjana diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Pangeran menjelaskan, pelaporan dilakukan di Polda Metro Jaya karena diyakini data pribadi kliennya diambil dan digunakan tanpa izin di Jakarta sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pelanggaran UU PDP dan ITE
Lebih lanjut, Pangeran memaparkan tiga poin penting pelanggaran yang dituduhkan, yaitu penggunaan data pribadi, pencurian data, dan pemanfaatan data pribadi secara ilegal. Ia menyatakan, tindakan ini melanggar Pasal 67 junto Pasal 59 UU PDP, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar.
Selain UU PDP, Pangeran juga menduga adanya pelanggaran Pasal 32 ayat (2) UU ITE. Dugaan ini didasari pada pengaksesan data pribadi secara melawan hukum, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan/atau denda Rp3 miliar.
Dampak Isu Ijazah Palsu
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah isu beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan Roni Imran. Informasi ini, menurut Pangeran, telah menghancurkan reputasi kliennya. Jika MK menyatakan ijazah Roni Imran sah, maka akan ada tuntutan hukum lanjutan terkait pencemaran nama baik.
Kesimpulan
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Langkah hukum yang diambil oleh tim kuasa hukum Roni-Ramdhan diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan efek jera bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Proses hukum yang sedang berjalan di MK dan Polda Metro Jaya akan menentukan kelanjutan kasus ini.